Selain magang terdapat bentuk pelatihan dengan menyediakan sebuah model untuk peserta pelatihan dimana peserta meniru apa yang dilakukan atau ditunjukkan pelatih. Kebanyakan perusahaan menggunakan model pelatihan ini. Bentuk ini memang kurang begitu formal daripada program magang karena kurang terdapat sesi formal di dalam kelas. Oleh karena itu, baru disediakan manakala dibutuhkan sebagai bagian dari program yang sudah disiapkan secara hati-hati.

Pelatihan selalu ditangani oleh penyelia atau manajer; tidak selalu oleh departemen SDM. Kadang-kadang seorang manajer atau tenaga profesional lainnya mengambil manfaat dan memainkan peranan mentor, dan memberikan ketrampilan dan nasihat karir. Bentuk partisipasi, umpan balik, dan perpindahan pekerjaan sangat mungkin memiliki porsi tinggi dalam proses pembelajaran ini.

Tugas-tugas untuk gugus tugas dapat membantu banyak karyawan dengan cara yang sama dengan magang dan coaching. Melalui periode pertemuan staf yang teratur dengan para gugus tugas, seorang manajer mengembangkan ketrampilan antarpersonal, belajar mengevaluasi informasi, dan memperoleh pengalaman dalam mengamati model-model potensial.

Para peserta magang umumnya merasa lebih puas ketimbang dengan pembelajaran yang sifatnya teoritis. Mereka merasa diberi peran banyak untuk mengmbangkan kraetifitasnya. Sekaligus dihargai akan jerih payahnya selama dan sesudah magang. Kompensasi dalam bentuk gaji dan atau upah tetap diberikan. Bahkan ada juga yang memeroleh uang saku selama magang.

Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan dalam bentuk magang ini berpengaruh terhadap peningkatan ketrampilan dan sikap kerja keras para pesertanya. Kinerja mereka pun semakin meningkat setelah mereka mengikuti magang antara satu sampai dua bulan. Hal ini karena mereka mampu menarik pelajaran dari kekeliruan dan keberhasilan dalam praktek selama magang. Dengan pengalaman magangnya mereka semakin berhati-hati dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Pada intinya mereka bekerja dalam upaya meningkatkan mutu kerjanya.

Tulisan asli artikel ini dan artikel-artikel lainnya tentang MSDM dapat juga diakses langsung melalui link: MANFAAT MAGANG BAGI KARYAWAN

Kontributor:
Prof. Dr. Ir. H. Sjafri Mangkuprawira seorang blogger yang produktif, beliau adalah Guru Besar di Institut Pertanian Bogor yang mengasuh berbagai mata kuliah di tingkat S1 sampai S3 untuk mata kuliah, di antaranya: MSDM Strategik, Ekonomi Sumberdaya Manusia, Teori Organisasi Lanjutan, Perencanaan SDM, Manajemen Kinerja, Manajemen Pelatihan, Manajemen Program Komunikasi. MSDM Internasional, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan,

Beliau adalah salah seorang pemrakarsa berdirinya Program Doctor bidang Bisnis dan dan saat ini masih aktif berbagi ilmu di Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (MB-IPB).
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang diri dan pemikiran-pemikiran beliau, silakan kunjungi Blog beliau di Rona Wajah

Related posts:

1. PENEMPATAN KARYAWAN ANTARUNIT Sering terjadi penugasan kembali karyawan yang ada untuk menempati posisi...
2. TINDAK LANJUT ORIENTASI KARYAWAN Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan program orientasi adalah bagaimana...
3. PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI KARYAWAN : APAKAH SAMA? elain pemberdayaan ada istilah pengembangan partisipasi karyawan yang kedengarannya bermakna...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Apakah yang harus distandarkan dalam pendidikan ? Ini adalah pertanyaan yang seharusnya diajukan sebelum undang-undang standardisasi dikonsep.

Standardisasi dalam pendidikan diartikan sebagai kriteria minimal penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana proses produksi, sekolah dapat dikatakan sebagai organisasi yang mengikuti siklus produksi layaknya industri. Proses produksi tentunya melibatkan tiga komponen utama yaitu input, proses dan output.

Dalam memproduksi barang, apabila inputnya sama, proses pembuatan ditempuh dengan cara dan kondisi yang sama, maka tentunya output yang keluar akan sama. Tetapi lain ceritanya dengan proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Dari segi input, sekalipun diadakan seleksi berupa ujian masuk atau portfolio, tetap saja karena inputnya berupa makhluk hidup yang punya obsesi, motivasi dan tujuan hidup yang berbeda, maka jika prosesnya dibuat sama, tentu saja outpuntnya akan berbeda.

UU Standardisasi no.19 tahun 2005 menetapkan standar minimal penyelenggaraan pendidikan dalam 8 kategori yaitu, standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.

Pertanyaannya adalah apakan kedelapan poin tersebut perlu ditetapkan standar minimalnya?

Standar isi didefinisikan sebagai kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, KTSP, dan kalender akademik/pendidikan. Dalam hal ini selain KTSP, konten isi yang harus distandarkan sudah mengena. Artinya, kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, dan kalender akademik memang sudah sewajarnya distandarkan untuk mematok waktu dan beban yang sama (minimal) yang diterima siswa dalam penyelenggaraan pendidikan. Tetapi KTSP menjadi agak aneh jika distandarkan. Sebab yang menjadi wewenang pemerintah pusat atau dengan kata lain masuk dalam ranah yang harus distandarkan adalah kerangka dasar atau muatan pokok kurikulum, bukan kurikulum secara keseluruhan. Adapun KTSP adalah sudah menjadi bagian yang melampaui batas minimal, dan oleh karenanya perlu diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dan stakeholdernya untuk meramunya. Di sinilah proses pendidikan bisa berbeda tergantung kepada kondisi siswa, potensi sekolah dan aparatnya.

Standar proses diuraikan dalam pasal 19, yang kalau dicermati isinya adalah konsep pengajaran di kelas atau metode mengajar. Sulit sekali mendefinisikan proses belajar yang menyenangkan, inspiratif, interaktif, dll sebagaimana ditulis dalam pasal 19 ayat 1. Bagaimana BSNP selaku evaluator menilai proses ini  di kelas? Standar proses semestinya tidak membahas tentang metode pengajaran, sebab itu artinya kurikulum tentang metode pengajaran harus disamakan/distandarkan di semua LPTK atau PT yang mendidik kandidat guru. Tetapi, standar proses akan lebih tepat jika memuat pembakuan prosedural pendidikan di sekolah sebagaimana termuat dalam pasal 19 ayat 3, yaitu setiap sekolah minimal harus membuat rencana pembelajaran (kegiatan sekolah) tahunan, pelaksanaanya dengan menstandarkan jumlah siswa maksimal per kelas,  dan penilaian (model evaluasi).

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai penentu kelulusan (pasal 25).Ketentuan ini juga tampaknya tidak memperhatikan kondisi dan kehidupan masyarakat. Konsep orang berpendidikan bagi sebagian besar rakyat Indonesia telah mengalami pergeseran dari masa kemerdekaan (atau sebelumnya) hingga dewasa ini. Sebelumnya kebanyakan orang tua berfikir bahwa pendidikan tidak perlu, sehingga presentasi yang mengirimkan anaknya ke sekolah cukup rendah, di samping kenyataan yang ada bahwa pendidikan adalah barang elit bagi sebagian besar rakyat. Pergeseran pemahaman terjadi saat orang tua mulai menyadari bahwa orang yang bisa baca tulis hitung memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik, maka minat mengirimkan ke SD dan SMP juga meningkat, sejalan pula dengan program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah. Dalam era persaingan kerja yang kompetitif terlihat bahwa lulusan SMA lebih diakui dan lulusan SMP tidak lagi memenuhi kriteria sebagai pekerja yang memenuhi syarat minimal untuk bekerja, maka orang tua menabung untuk mengirimkan anaknya hingga lulus SMA/SMK. Kemudian tiba era di mana “diploma disease” seperti yang disinyalir oleh Ronald Dore menjangkiti masyarakat kita. Jumlah orang tua yang menginginkan anaknya kuliah di PT pun meningkat. Kondisi saat ini secara tegas tidak bisa diplotkan, tetapi kecenderungan utuk lanjut ke PT dengan harapan memperoleh penghidupan yang lebih baik adalah dambaan rakyat kebanyakan. Jika ini dibaca sebagai fenomena yang mendasari kebijakan pendidikan maka seharusnya pemerintah tidak mengetatkan proses kelulusan, baik itu di tingkat SD, SMP maupun SMA. Sistem evaluasi rutin yang dilakukan setiap semester sudah cukup untuk menilai keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Dan jika kompetensi diangkat sebagai wacana, maka kompetensi apa yang ingin dikedepankan, dan untuk keperluan siapa kompetensi itu ditetapkan (untuk industri atau untuk PT ?). Jika untuk keperluan industri maka kompetensi dasar tersebut adalah bahasa (Indonesia dan asing), dan matematika, atau jika ingin dikondisikan dengan perkembangan jaman maka IT boleh dimasukkan sebagai poin kompetensi dasar lulusan pendidikan menengah. Adapun untuk keperluan lanjut ke PT, kompetensi dasar pendidikan menengah sebenarnya akan teruji dan terevaluasi dengan sendirinya dalam ujian masuk perguruan tinggi.

Standardisasi pendidikan yang memenuhi EEQ dan ES

Ketika Lesley Anderson & Tony Bush (1999) menanyakan persepsi kepala sekolah Grantmaintaned School di Inggris tentang standardisasi pendidikan, hampir semua kepala sekolah menjawab atau mengarah kepada jawaban tes akademik. Ya, bukankah lahirnya PP 19 th 2005 juga dilatarbelakangi oleh polemik ujian nasional? Saat mensearch di google dengan keyword standardisasi pendidikan, kebanyakan komentar pakar di koran mengarah kepada ujian nasional.

Sebagaimana dibahas pada tulisan sebelumnya, standardisasi kompetensi lulusan memang perlu ditetapkan tetapi tidak bisa diukur hanya dg ujian nasional semata. Sebagaimana disebutkan dalam pasal yang kontradiktif di dalam PP 19/2005 perihal penilaian thd siswa, maka penilaian guru dan sekolah adalah dasar yang tepat untuk meluluskan siswa. Adapun ujian nasional sebagaimana fungsi awalnya sebagai parameter untuk memetakan pendidikan, maka UN tetap dilaksanakan untuk tujuan tersebut.

Tulisan kali ini melanjutkan kajian lalu tentang standardisasi pendidikan, khususnya melanjutkan poin standardisasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan serta penilaian, tetapi saya tidak ingin membahas UU-nya dari kacamata kajian hukum.

Saya ingin menyoroti kajian ini dengan memakai pola pemikiran yang berkembang di kalangan pakar sosiologi dan antropologi pendidikan yaitu, Equal Educational Opportunity (EEQ) dan Educational Sufficiency (ES).

Prinsip dasar yang diangkat dalam pemikiran EEQ adalah konsep equality atau persamaan dalam mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik dapat kita analisa dengan konsep Educational Sufficiency.

Adalah Jonathan  Kozol, seorang penulis, aktivis, merangkap educationist yang menyusun buku tentang pendidikan anak-anak kulit hitam di Amerika. Karyanya pada tahun 1991 berjudul Savage Inequalities yang menjadi perbincangan para sociolog dan educator, pun mendasari kemunculan issu EEQ.

Apa sebenarnya yang dimaksud persaman kesempatan dalam pendidikan? Dan bagaimana pengaitannya dengan standardisasi pendidikan ? Menarik untuk membahas disertasi Harry Adams, yang berjudul A fair educational standard. Adams menawarkan konsep persamaan kesempatan yang agak unik, yaitu memasukkan komponen-komponen untuk mengukur bagaimana seharusnya sumber daya pendidikan didistribusikan kepada seluruh rakyat. Ini juga menarik jika dikaitkan dengan konsep Education For All (EFA).

Komponen-komponen yang diajukan Adams adalah : effort of child (E), usaha murid dalam proses pendidikannya, family background (F), latar belakang keluarga, Giftedness (G), faktor genetik, bakat, talenta. Adams kemudian mensimulasikan dan membuat kombinasi kondisi siswa berdasarkan 3 komponen tadi.

Secara gampangnya, sebagai contoh kombinasi E1, G1, F1, artinya siswa bersangkutan adalah siswa yang benar-benar giat belajar, usahanya sangat keras (E1), mempunyai talenta,bakat dan naluri berfikir,kecerdasan yang secara genetik dimilikinya sejak lahir (G1), berasal dari keluarga yang sangat berkecukupan(F1). Sebaliknya, E3,G3, F3 adalah gambaran terbalik dari kondisi di atas. Dalam kondisi demikian, apakah sumber-sumber pendidikan akan dibagikan sama rata kepada semuanya?

Jika kata equality diberi makna “persamaan” tanpa embel-embel seperti saran Adams, maka selayaknya kompensasi harus diberikan kepada golongan 3 agar dapat merasakan pendidikan yang sama seperti yang dirasakan golongan 1. Tetapi jika memperhatikan keragaman komposisi yang dibuat Adams, maka kompensasi pendidikan tidak bisa dengan mudah didistribusikan. Adams mempersyaratkan R/n artinya Resource dibagikan sesuai jumlah murid (n), dengan catatan besarnya R/n disesuaikan dengan kondisi murid yang memungkinkannya untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan potensi, kelemahan dan kekuatannya.

Pertanyaannya adalah, apakah standardisasi pendidikan dalam PP 19/2005 sudah memperhatikan konsep ini, yaitu bahwa pendidikan harus diselenggarakan sehingga memungkinkan semua anak dalam berbagai kondisi dan latar belakang, mampu mengikutinya ?

Pembahasannya kemungkinan bisa dimulai dengan membahas kurikulum. Apakah kurikulum yang distandarkan dalam PP tersebut memperhatikan anak-anak dengan talenta superb dan atau sebaliknya anak-anak dengan IQ rendah? Apakah kurikulum kita apabila dilaksanakan sesuai standardnya, maka anak-anak dari latar belakang ekonomi lemah mampu mengikutinya dengan fasilitas yang ada?

Pandangan lain bisa dilihat dari standardisasi penilaian atau evaluasi belajar. Jika menetapkan ujian akhir sebagai satu-satunya cara untuk mengukur kemampuan siswa, dan atau menjadi parameter kelulusan siswa, maka apakah kondisi keberagaman siswa tidak menjadi unsur yang mempengaruhi kelulusan? Yang oleh karenanya perlu dipikirkan cara penilaian yang lebih adil. Oleh sebab itu penilaian oleh guru menurut saya adalah yang lebih adil (jika gurunya juga adil dan bijak ), dengan syarat guru memahami betul kondisi fisik dan psikis siswa2nya.

Sekarang, bagaimana dengan konsep Educational Sufficiency (ES) ? Sufficiency atau kecukupan sangat relatif. Orang-orang di perkampungan Sulawesi, tempat saya dilahirkan merasa cukup dengan hanya makan ikan asin dan nasi, begitu pula orang Jawa merasa puas jika ada sambal dan kerupuk.

Amy Guttman dan Harry Frankfurt memperkenalkan konsep kecukupan yang meliputi adequate facilities (meliputi kelengkapan dan daya berfungsinya, dll), adequate environment (kebersihan, sanitasi, ketenangan keamanan,kenyamanan), adequate materials (buku pelajaran, perpustakaan,dll), adequate personnel (guru, administratur, konselor, dll) . Lalu Adams menambahkan satu komponen lagi yaitu, adequate intelleqtual preparation (kecukupan dalam pembinaan dan pembelajaran, misalnya apakah siswa-siswa SD benar-benar dibina untuk menguasai 3R (Reading, wRiting, aRithmetic).

Saya cukup surprise dengan pernyataan tentang standardisasi sarana dan pra sarana dalam PP 19/2005 pasal 45 ayat 5, yang berbunyi , ” Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa”.

Ini menarik, pertama dari segi ketimpangannya karena yang disebutkan hanya daerah rawan gempa, bagaimana dengan yang rawan bencana lainnya, banjir, gunung meletus, tsunami, dll? Atau bisa saja kita berkelit dengan mengatakan itu diatur dalam peraturan Menteri PU (ayat 6). Tapi yang lebih timpang lagi adalah sementara pemerintah belum mengatur kualitas rumah2 rakyat yang didiami murid-murid sekolah (yang notabene murid2  menghabiskan waktu lebih lama daripada di sekolah), kualitas sekolah sudah distandarkan.

PP 19/2005 telah mendefinisikan dengan cukup jelas kecukupan yang dimaksudkan dalam ES, baik dari segi sarana prasarana, tenaga kependidikan, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan.

Masalah kecukupan yang disinggung dalam ES menurut saya perlu ditambahkan dalam konteks Indonesia sebagai negara pluralistik. Kecukupan pendidikan agama, dan kecukupan pendidikan dan pengenalan daerah perlu menjadi salah satu konsiderasi. Karenanya tidak cukup hanya intellectual preparation, tapi bagi anak-anak Indonesia harus diimbagi dengan adequate moral or religious education, atau kalau mau lebih menyatu dengan konsep OTDA, maka perlu dikembangkan kecukupan pemahaman tentang daerah, yang meliputi sejarah,bahasa  dan budaya, maka perlu adequate local excellence’s education. Tentunya ini sangat memusingkan jika dikembangkan di Jakarta yang merupakan campuran beragam budaya dan pendatang dari beragam suku. Tetapi sekalipun bukan suku betawi, barangkali ada baiknya anak-anak yang bersekolah di Jakarta mendapatkan pelajaran bahasa, sejarah, dan budaya Betawi

Tulisan asli dari artikel ini dan tulisan lainnya yang secara tajam membahas berbagai hal tentang dunia kependidikan dapat juga diakses melalui:

Standardisasi Sekolah tidak sama dengan standardisasi industri (bag.1) , dan

Standardisasi pendidikan yg memenuhi EEQ dan ES (bag.2)

Kontributor:

Murni Ramli. Lulusan Institut Pertanian Bogor ini pernah berprofesi sebagai tenaga pendidik di dua sekolah berasrama (boarding school) di Bogor. Dalam kesibukannya saat ini sebagai Kandidat Doctor (PhD) di bidang Manajemen Sekolah di Graduate School of Education and Human Development, Nagoya University, Japan, Beliau sangat aktif menulis tentang informasi dan pandangannya seputar manajemen & dunia pendidikan serta berbagai informasi menarik tentang negeri, budaya dan pandangan orang-orang Jepang. Pemilik blog “Berguru” ini juga sangat menyenangi dunia Penelitian dan Pengembangan serta mempelajari berbagai bahasa sehingga bisa menguasainya dengan cukup baik, di antaranya: Bahasa Inggris, Jepang, Arab, Jawa, Bugis dan sedikit Bahasa Sunda.

.

Related posts:

1. Konsep Pembaharuan Kurikulum di Jepang Seperti halnya di Indonesia, pergantian kurikulum juga terjadi di Jepang,...
2. Sekolah berstandar internasional vs sekolah Jepang Salah satu konsep SBI yaitu mengacu kepada standar negara-negara OECD,...
3. Sekolah nasional bertaraf internasional Sekolah-sekolah internasional sebenarnya merupakan bentuk penjajahan baru negara-negara barat ke...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Gakusyuushidouyouryou pertama kali dikeluarkan pada tahun 1947, bertepatan dengan lahirnya UU Pendidikan di Jepang. Selanjutnya berkali-kali mengalami pemabaharuan, yaitu pada tahun 1951, 1956, 1961, 1971, 1980, 1992, 2002, dan yang akan datang adalah 2011. Pembuatan dan penerapannya secara sempurna biasanya memakan waktu 2 tahun setelah diterbitkan, dan biasanya SD dan SMP akan menerapkan duluan daripada SMA. Selain pendidikan dasar dan menengah, pendidikan pra sekolah (TK) juga mempunyai gakusyuushidouyouryou.

Pembaharuan kurikulum di Jepang mengikuti pola 10 tahunan. Tentunya ada hal baru yang dimasukkan dalam setiap kurikulum, mengikuti perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Jepang dan dunia. Tetapi sekalipun perubahan selalu terjadi, para pakar pendidikan Jepang mensinyalir adanya kemunduran dalam dunia pendidikan di Jepang.

Kemunduran tersebut di antaranya adalah menurunnya minat bersekolah anak-anak, dekadensi moral dan kedisiplinan yang mulai rapuh, juga prestasi belajar yang menurun yang terbukti dari hasil PISA atau TIMMS, sekalipun beberapa pakar meragukan alat ukur ini sebagai alat yang tepat untuk mengukur kemampuan akademik siswa.

Jadi apa sebenarnya yang harus diubah dalam pembaharuan kurikulum ?

Professor saya yang mendalami tentang hal ini menyampaikan bahwa permasalahannya bukan terletak kepada perubahan isi setiap mata pelajaran (kyouka katei), dan juga bukan pada perubahan metode pengajaran di kelas, tetapi gakusyuushidouyouryou harus memuat perubahan sistem pendidikan di sekolah.

Konsep manajemen kurikulum (curriculum management) pada umumnya adalah mengotak-atik mata pelajaran dalam kurikulum, mengubah dan memperbaiki tujuan dan menambahkan atau mengurangi muatan belajar. Tindakan seperti ini bukannya salah, tetapi bagian terpenting dari sebuah pendidikan adalah bukan pada isinya yang banyak, tetapi pendekatan cara mendidik.

Oleh karena itu Professor saya menggunakan istilah “kyouikukatei“(教 育課程）yang kalau diterjemahkan secara gampang adalah Rencana Pendidikan di Sekolah. Isinya bukan saja mengenai kegiatan intra kurikular tetapi juga ekstra kurikular. Yang dimaksud dengan kegiatan ekstra kurikular bukan saja berupa klub (bukatsudou), tetapi seharusnya dikembangkan berdasarkan rundingan guru, kepala sekolah, orang tua dengan mempertimbangkan kemampuan anak dan kondisi lingkungan/daerah di mana dia berada.

Dengan kata lain, nafas pendidikan yang mesti dibawakan oleh gakusyuushidouyouryou bukanlah perkara yang memaksa guru atau menyengsarakan guru (karena ketidakjelasannya) dalam mengembangkan materi yang dia ajarkan. Akan tetapi gakusyuushidouyouryou harus mengajak komponen sekolah untuk membicarakan bagaimana pendidikan di sekolah seharusnya dikembangkan berdasarkan standar minimal yang ditetapkan pemerintah.

Jika ada seorang guru berhasil mengembangkan materi pelajarannya, mengembangkan metode baru dan selesai dengan cepat menyusun silabus pengajaran, itu bukanlah sebuah kemajuan bagi pendidikan di sekolah. Tetapi yang terpenting adalah menjadikan keberhasilan itu menjadi bukan milik pribadi, tetapi dimiliki oleh semua guru dan aparat sekolah.

Gakusyuushidouyouryou harus diterjemahkan bersama dalam pembicaraan intens antara guru, kepala sekolah dan sesekali melibatkan orang tua. Hasil penggodokannya akan berupa implementasi program pendidikan anak di sekolah.

Dengan landasan berfikir seperti ini, maka pendidikan tidak lagi sekedar merupakan jiplakan apa yang tertera dalam kurikulum, tetapi pendidikan di sekolah merupakan pengembangan standar minimal yang dituliskan di dalam gakusyuushidouyouryou menjadi sebuah kegiatan/program yang berorientasi kesiswaan.

Untuk keperluan tersebut, tidak cukup jika hanya guru yang bergerak, atau kepala sekolah yang menggerakkan. Tetapi perlu kerelaan hati untuk duduk membincangkannya dengan membawakan data akurat tentang siswa, potensi sekolah(guru), orang tua, dan masyarakat (lingkungan).

Tulisan asli dari artikel ini dan tulisan-tulisan lain tentang dunia pendidikan Jepang dapat juga diakses melalui link :

Bukan sekedar mengganti kurikulum

Kontributor:

Murni Ramli. Lulusan Institut Pertanian Bogor ini pernah berprofesi sebagai tenaga pendidik di dua sekolah berasrama (boarding school) di Bogor. Dalam kesibukannya saat ini sebagai Kandidat Doctor (PhD) di bidang Manajemen Sekolah di Graduate School of Education and Human Development, Nagoya University, Japan, Beliau sangat aktif menulis tentang informasi dan pandangannya seputar manajemen & dunia pendidikan serta berbagai informasi menarik tentang negeri, budaya dan pandangan orang-orang Jepang. Pemilik blog “Berguru” ini juga sangat menyenangi dunia Penelitian dan Pengembangan serta mempelajari berbagai bahasa sehingga bisa menguasainya dengan cukup baik, di antaranya: Bahasa Inggris, Jepang, Arab, Jawa, Bugis dan sedikit Bahasa Sunda.

.

Related posts:

1. Kebijakan Integrasi SMA dan SMK di Jepang Pada tahun 1974, Teacher Union mengeluarkan konsep untuk memperbaiki kondisi...
2. Rainbow Plan: Reformasi pendidikan di Jepang Seperti apakah reformasi pendidikan yang dicanangkan di Jepang ? Tahun...
3. Sekolah berstandar internasional vs sekolah Jepang Salah satu konsep SBI yaitu mengacu kepada standar negara-negara OECD,...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Secara umum tujuan penelitian yang dilakukan pada mahasiswa (280 orang) yang terdiri dan mahasiswa berprestasi tinggi (149 orang) dan mahasiswa berprestasi rendah (131 orang) ini adalah menemukan sifat yang harus dimiliki oleh SDM Indonesia dan lingkungan keluarga serta sekolah yang kondusif bagi pembentukan sifat SDM Indonesia

Sifat sumberdaya manusia Indonesia penunjang pembangunan: suatu studi tentang prasyarat sifat, latar belakang keluarga dan sekolah dari individu berprestasi tinggi

Disertasi ini mengetengahkan masalah kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) Indonesia berkenaan dengan Pembangunan Nasional. Dari pengamatan terhadap negara-negara maju dan negara-negara yang tergolong “The New Industrialized Countries” ternyata negara-negara itu tidak memiliki sumberdaya alam yang melimpah, tetapi mereka memiliki sumberdaya manusia yang kualitasnya tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemajuan suatu negara. antara lain ditentukan oleh kualitas SDM yang tinggi. Bagi Indonesia yang sedang membangun dan menghadapi persaingan yang semakin ketat sebagai konsekuensi dari era globalisasi, maka mau tidak mau harus mengandalkan pada SDM yang kualitasnya tinggi. Masalahnya adalah bagaimana kualitas SDM Indonesia itu pada kenyataannya.

Berbagai pendapat mengenai kualitas SDM Indonesia (Koentjaraningrat, 1974, 1976, dan 1979; Soeryohadiprodjo, 1982; Lubis, 1990: Swasono, 1984. 1988, dan Sukardi, 1991) pada intinya menunjukkan bahwa SDM Indonesia pada umumnya belum siap menghadapi tuntutan pembangunan yang makin majemuk dan persaingan yang semakin ketat di masa yang akan datang. Oleh karena itu perlu dipersiapkan SDM Indonesia yang mampu menghadapi tuntutan pembangunan dan era globalisasi. Masalahnya adalah unsur kualitas SDM apakah yang perlu disiapkan (baca: ditingkatkan dan dikembangkan) ditinjau dari sudut psikologi. Sebelum menjawab pertanyaan itu perlu ditegaskan bahwa pengertian SDM dalam studi ini cakupan yang terbatas pada melihat manusia sebagai sumberdaya atau tenaga kerja yang erat kaitannya dengan hal-ikhwal produktivitas, efisiensi, dan efetivitas suatu performa kerja.

Landasan teoretis yang digunakan dalam studi ini adalah teori sifat (trait) Banellport karena teori ini dapat menjawab tujuan penelitian. Yaitu menemukan suatu predisposisi tingkahlaku yang perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan adanya konsistensi.

Seeara umum tujuan penelitian ini adalah menemukan sifat yang harus dimiliki oleh SDM Indonesia dan lingkungan keluarga serta sekolah yang kondusif bagi pembentukan sifat SDM Indonesia. Untuk itu dilakukan dua tahap penelitian yang masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda.

Penelitian tahap I dilakukan dengan melakukan pengkajian 68 buku mengenai riwavat hidup orang-orang berprestasi dalam berbagai bidang dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian tahap I menunjukkan adanya 6 sifat dari orang yang berprestasi tinggi, yakni kerja keras, disiplin, prestatif, komitmen, mandiri, dan realistis.

Penelitian tahap II merupakan penelitian lapangan sebagai kelanjutan dari penelian tahap I yang bertujuan menguji hipotesis mengenai sejauhmana (1) individu berprestasi tinggi memiliki ke 6 sifat di atas dan (2) pengaruh’lingkungan keluarga dan sekolah terhadap pembentukan sifat individu berprestasi tinggi.
Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa (280 orang) yang terdiri dan mahasiswa berprestasi tinggi (149 orang) dan mahasiswa berprestasi rendah (131 orang). Instrumen pengumpulan data terdiri dari (1) ISI ’95 : untuk menemukan sifat. (2) Skala Keluarga : untuk melihat latar belakang keluarga. dan (3) Skala Sekolah : untuk melihat peran lingkungan sekolah.
Untuk menguji hipotesis dari penelitian ini, digunakan metode analisis LISREL (Liniar Structural Relations) yang pada hakikatnya terdiri dari 2 tahap yang saling terkait, yaitu :

1. Menguji kebenaran model dengan melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara model teoritik dan data ini atau tidaknya model
2. jika model dinyatakan fit selanjutnva dilakukan pengujian atas hipotesis tentang hubungan kausal antar variabel.

Dari hasil studi ini dapat disimpulkan :

1. Sifat yang harus dimiliki oleh SDM Indonesia sebagai penunjang pembangunan, adalah sifat kerja keras, disiplin komitmen. prestatif mandiri, dan realistis.
2. lingkungan keluarga yang kondusif bagi pembentukan sifat individu berprestasi tinggi adalah lingkungan yang menerapkan pola asuh yang otoritatif.
3. lingkungan sekolah yang kondusif bagi pembentukan sifat individu berprestasi tinggi adalah lingkungan sekolah yang menerapkan pola bina yang otoritatif.
4. ada alur pembentukkan individu berprestasi tingkat 0 yakni diawali dengan pola asuh dan pola bina yang otoritatif yang keduanya akan berpengaruh terhadap pembentukkan sifat, dan pada akhirnya akan mempengaruhi prestasi individu.
5. peran ibu dan guru cukup signifikan terhadap pembentukan sifat.
6. ibu berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya prestasi.

Dari hasil studi ini disarankan

1. ke enam sifat yang ditemukan hendaknya dijadikan rujukan dalam pengembangan SDM Indonesia, seperti dalam pendidikan dan pelatihan. buku cerita yang menonjolkan ke enam sifat. dan ekspose orang-orang yang berprestasi tinggi.
2. membuat sinergi pola asuh di rumah dan pola bina di sekolah seperti melalui pertemuan orangtua siswa dan guru secara teratur.
3. pengembangan pola asuh otoritatif d.alam berbagai bidang.
4. melakukan penelitian mengenai sifat individu yang lingkupnya lebih luas, seperti pada olahragawan, seniman, ilmuwan yang berhasil.
5. pengembangan instrumen penelitian untuk melihat sejaulunana ada konsistensi antara sifat dan tingkah laku nyata.

Sumber:

Link: http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=74950&lokasi=lokal

Kata Kunci: Abstrak | Manajemen sumber daya manusia

Related posts:

1. Belajar dari New Zealand tentang Higher Education Artikel ini menyajikan pengelolaan PT di New Zealand. New Zealand...
2. Sekolah berstandar internasional vs sekolah Jepang Salah satu konsep SBI yaitu mengacu kepada standar negara-negara OECD,...
3. KEP. 233/MEN/2003 – JENIS DAN SIFAT PEKERJAAN YANG DIJALANKAN SECARA TERUS MENERUS MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP....

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

PENDAHULUAN

Setiap industri menginginkan tenaga kerja yang kompeten karena tenaga kerja yang kompeten sangat menguntungkan bagi industri maupun masyarakat pekerja. Bagi industri tenaga kerja kompeten dapat menjamin dihasilkan produk berkualitas sehingga daya saingnya tinggi. Bagi tenaga kerja dengan kompetensi yang tinggi dapat memperoleh jaminan gaji dan karir.

PERAN IHK DALAM MEMBANGUN KOMPETENSI

1. Lapangan kerja, penciptaan nilai secara produktif dan stabilitas ekonomi memerlukan produk yang inovatif dan mempunyai daya saing, pelayanan jasa dan staf yang kompeten dan berkualitas tinggi.
2. Melalui pendidikan kejuruan yang fokus menciptakan tenaga kerja harus mampu membangun sistem manajemen kompetensi sdm industri.
3. Pendidikan kejuruan harus ada yang mengorganisir, IHK ditetapkan oleh pemerintah Jerman dan dianggap sangat tepat karena mempunyai anggota perusahaan di bawahnya
4. Untuk menghemat uang harus merekrut para sukarelawan dan perlu dibentuk konsultan yang kompeten yang tugasnya adalah agar keinginan pemagang dapat hubungkan dengan perusahaan agar dapat dipenuhi
5. Ada UU sebagai persyaratan agar pendidikan berjalan dengan baik dan tentunya ini berkaitan dengan birokarasi dan perlu keseimbangan antara IHK dan birokrasi
6. Sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan IHK mewakili ekonomi regional mendapat hak istimewanya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam manajemen otonom
7. IHK berada dibawah kementrian perekonomian sedangkan pendidikan berada dibawah kementrian pendidikan/kebudayaan sehingga sering terjadi konflik, pendidikan lebih ingin teori dan perekonomian ingin praktis.
8. Efek dari penyerahan tugas kepada IHK :

Bagi Negara/Pemerintah :

• Pembebasan tugas
• Perampingan
• Penghematan biaya

Bagi Penerima/Kadin :

• Pengusaha menyusun tugasnya sendiri
• Solusi menjadi lebih terarah pada kepentingan bisnis
• Solusi menjadi lebih cepat
• Penyelesaian menjadi lebih murah

9. Contoh keberhasilan

Pendidikan dalam dunia usaha

• Industri, perdagangan, pertukangan, pertanian, profesi tidak terikat, administrasi umum, layanan kesehatan:
  • 500.000 perusahaan, rumah sakit, industri pertanian, praktek pengacara, dsb
  • 900 tempat pendidikan kejuruan dibeberapa perusahaan dengan tempat magang 100.000
• Tersedia 1 juta pendidik dan penguji yang berkualitas

Partner Dunia Usaha :

• Sekolah Kejuruan (2.000 Sekolah Kejuruan)
• Tenaga pengajar (130.000 pengajar, sebagian juga berprofesi sebagai penguji)

Kamar Dagang : Infrastruktur pengelolaan (480 Kadin mempunyai tugas ini)

• Untuk memberikan konsultasi pada perusahaan)
• Mendaftarkan trainee (1,7 juta)
• Untuk mensertifikasi kemampuan ahli pelatih
• Menerima ujian
• Melaksanakan dialog sosial di tingkat regional (BBA, Mediasi, ..)

10. Keberhasilan di atas hanya dapat dicapai oleh manajemen yang otonom!

• Seruan terhadap penyediaan tempat magang (7.000 Euro per Perusahaan/tahun)
• Tujuan : lebih banyak pendidikan atau pelatihan lanjutan dibeberapa perusahaan
• Kadin dengan pemerintah membangun suatu pakta pendidikan (tanggung jawab sendiri untuk menyediakan tempat magang)

INFRASTRUKTUR DALAM PEMBANGUNAN SDM INDUSTRI DI JERMAN

1. Untuk membangun SDM Industri dibutuhkan landasan hukum yang mengatur secara khusus tentang pendidikan kejuruan sehingga peranan pemerintah dan dunia industri jelas. Di Jerman sesuai undang-undang yang diberlakukan, pendidikan kejuruan diserahkan secara penuh pada industri.
2. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut diperlukan perangkat yaitu : tempat pembelajaran teori (di sekolah), tempat magang, instruktur/trainer yang berkualifikasi, penilai/asesor, konsultan pendidikan
3. Infrastruktur harus mempunyai kualifikasi kompeten dibidang keahliannya, dan kompeten dalam metodologi pembelajaran
4. Pembelajaran di sekolah memberikan teori-teori yang diajarkan oleh guru, teori ini hanya 30% sedang 70%nya praktek atau magang industri
5. Tempat magang adalah industri yang secara sukarela bahkan bersedia membayar siswa magang. Sebelum menerima magang perusahaan ini terlebih dahulu diverifikasi oleh IHK untuk dinilai layak atau tidak untuk tempat magang

• Industri/tempat magang harus punya master.
• Tidak semua perusahaan boleh menerima magang

6.      Penilai atau asesor adalah orang yang mempunyai kewenangan melakukan pengujian. Asesor ini harus memenuhi syarat yaitu kompeten dibidang keahliannya dan menguasai metodologi pengujian berbasis kompetensi
7.      Konsultan pendidikan kejuruan adalah unit pelayanan pada siswa yang akan magang dan perusahaan yang akan magang

TINDAK LANJUT

1. Perlu kajian lebih lanjut implementasi pendidikan sistem ganda sesuai dengan kondisi riil di Indonesia sehingga dapat diperoleh konsep yang cocok
2. Di Indonesia perlu dipikirkan trainer industri yang menjembatani siswa menguasai teori dengan praktek/magang di Industri. Trainer yang berasal dari guru perlu magang industri dan trainer yang berasal dari industri perlu training metode mengajar (paedogogik)
3. Perlu terus didorong manajemen yang otonom dalam mengelola pendidikan kejuruan di Indonesia tentunya yang sesuai dengan unggulan masing-masing daerah tetapi tetap mengacu pada standar nasional
4. Dalam implementasi butir 3 perlu dibangun partnership lembaga pendidikan, pemerintah dan kadin sesuai dengan kewenangan masing-masing, perlu dilaksanakan lembaga konsultasi pendidikan kejuruan melalui BKSP
5. BKSP diharapkan segera mempersiapkan infrastruktur yang mendorong berjalannya pendidikan kejuran dengan sistem ganda, antara lain : konsultan pendidikan kejuruan (dalam hal ini dilaksanakan BKSP), trainer industri, asesor, standar operating prosedur membangun asesor, trainer dan implementasi system manajemen konsultasi

*) IHK = Kamar Dagang dan Industri  Jerman (German Chamber of Commerce)

Tulisan Asli dari artikel ini: Resume Laporan Kegiatan Kunjungan Kadin ke Jerman

Kontributor:

Iftida Yasar, SH, M.Si adalah alumni Fakultas Hukum UNPAD dan lulusan Magister Psikologi UI. Beliau adalah seorang entrepreneur dan konsultan SDM yang sangat dikenal dalam bidang hubungan industrial, terutama dalam bidang penempatan tenaga kerja / outsourcing, training baik klasikal / outbound, dan sebagai pengasuh di majalah bertemakan HRM

Selain sebagai Presiden Direktur di Persaels, sebuah perusahaan jasa bidang outsourcing, berbagai jabatan dalam aktivitasnya di bidang human development dipercaya pada beliau, diantaranya: Ketua Komite Tetap Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri pada Kamar Dagang dan Industri, Sebagai Wakil Sekertaris Umum APINDO, dan Penasehat ABADI (Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia)

Di sela-sela jabatan yang lebih bersifat formal di atas, Beliau juga banyak terlibat dalam berbagai aktivitas sosial yang menyangkut: Women issues, Labour issues, Youth issues, dan kegiatan masyarakat lainnya.

Related posts:

1. Peran Profesional HR dalam Six Sigma – Upaya untuk bisa terlibat aktif dalam Six Sigma HRD memiliki peranan substansial untuk kesuksesan inisiatif Six Sigma. Tapi...
2. Peran HR Professional dalam Six Sigma – Definisi & Peran-Peran Dalam Six Sigma Agar dapat memahami peranan penting HR dalam Six Sigma, penting...
3. Peran Profesional HR dalam Six Sigma – Wilayah Kontribusi & Tanggung Jawab Seiring dengan inisiatif Six sigma pada organisasi utama, masih banyak...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Akibat kuatnya peranan The Educational Board (Dinas Pendidikan) di Jepang, bisa dikatakan sekolah-sekolah sebenarnya belum dapat menerapkan otonomi dengan baik. Semakin banyaknya kebijakan baru terkait dengan evaluasi sekolah, evaluasi guru, achievement test untuk siswa, membuat proses belajar mengajar di sekolah tidak bisa berjalan dengan lancar. Banyak administratur sekolah yang tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, atau memiliki konsep yang bagus tetapi gagal menerapkannya.

Permasalahan lain adalah tuntutan agar sekolah mampu menjadi sekolah daerah yang mewakili dan mampu membawakan konsep-konsep kedaerahan di bangku-bangku sekolah, paham dengan kondisi ekonomi dan perkembangan sosial kemasyarakatan yang terjadi guna mengembangkan metode belajar yang benar-benar bermakna mendidik.

Program konsultan sekolah di Takahama bukan program wajib dari Kementerian Pendidikan Jepang. Bukan pula program yang disodorkan oleh Universitas kepada sekolah-sekolah. Tetapi merupakan cetusan ide walikota Takahama dalam rangka membangun pendidikan kota Takahama yang mencerminkan karakter kota. Ide walikota ini kemudian disampaikan kepada Educational Board yang sebenarnya merupakan badan independen, dan movement selanjutnya adalah koordinasi antara professor universitas dengan pihak educational board.

Konsep konsultan sekolah juga bukan sebuah bisnis yang bertujuan mengeruk uang dari lembaga-lembaga pendidikan. Konsep ini berjalan sebagai sebuah bentuk pengabdian kampus kepada masyarakat. Kami sebagai peneliti manajemen sekolah mendapat pelajaran berharga dari kesempatan menyaksikan praktek belajar, dan kerelaan kepala sekolah dan wakilnya beserta staf yang lain untuk menyampaikan apa yang sudah dikerjakannya, dan apa problema yang dihadapinya.

Lalu seperti apakah gerak konsultan sekolah ?

Konsultan sekolah tidak bisa dikatakan sebagai dokter yang mengobati orang sakit (sekolah), sebab pada dasarnya tidak ada sekolah yang sakit. Dan kami tidak menyediakan obat cespleng untuk menyembuhkan andaikan memang sekolahnya sakit. Konsultan sekolah berfungsi menuntun kepala sekolah dan guru untuk menemukan sendiri permasalahannya melalui keterbukaan, paparan kegiatan sekolah, rencana sekolah.

Pertama kali mengunjungi sekolah, konsultan sekolah tidak bisa hanya merekam nilai buruk sekolah tanpa ikut merangkum potensi sekolah. Konsep berfikir yang dipakai adalah konsep yang gampang diteorikan tetapi sulit diterapkan yaitu PDCA (Plan Do Check Action). Kebanyakan kepala sekolah di Jepang sudah menghafal di luar kepala konsep ini. Permasalahannya sekarang ada pada penerapannya.

Saya coba contohkan kasus yang selama ini kami pantau, yaitu program evaluasi sekolah oleh siswa, guru, dan orang tua yang mulai digalakkan penyelenggaraanya di semua SD dan SMP di Takahama sejak 2-3 tahun yang lalu.

Untuk mengetahui permasalahan sekolah, salah satu cara efektif adalah mengadakan survey, menanyakan penilaian siswa, guru dan ortu terhadap kegiatan dan proses belajar mengajar di sekolah. Poin yang ditanyakan dalam evaluasi sekolah tidak sama untuk setiap sekolah, tetapi tergantung kepada yang mana yang dianggap menjadi krusial untuk dipecahkan di sekolah bersangkutan. Jika belum muncul kepekaan administratur sekolah terhadap poin krusial ini maka sebaiknya dibuat pertanyaan yang umum saja dulu.

Sekarang kriteria apakah yang disebut masalah tersebut ? Di sekolah yang kami datangi beberapa poin yang dianggap masalah yang harus diperbaiki adalah sbb :

1. Apakah siswa merasa senang datang ke sekolah ?
2. Apakah proses belajar mengajar di kelas dirasakan berjalan lancar/menyenangkan?
3. Apakah siswa mematuhi aturan yang sudah disepakati ?
4. Apakah ada penyelesaian terhadap masalah pelecehan siswa (bullying) dan gangguan antar siswa ?
5. Apakah siswa mengerti pelajaran ?
6. Apakah siswa mampu berkomunikasi dengan baik ?
7. Apakah siswa mampu mengucapkan salam dengan baik (ini untuk anak SD biasanya) ?
8. Apakah orang tua sering berbicara dengan anak tentang masalah sekolah?
9. Apakah orang tua selalu mendorong siswa untuk belajar di rumah?
10. Apakah siswa berperilaku dan mampu bertindak mandiri dalam kebiasaannya sehari-hari ?

Selain pertanyaan di atas, ada pula sekolah yang menganggap masalah membaca buku adalah penting sehingga mengajukan pertanyaan tentang jumlah buku dan jumlah jam membaca siswa. Saat menyusun pertanyaan-pertanyaan ini tidak semua sekolah mampu melakukannya.Dengan bimbingan konsultan, biasanya kepala sekolah dan wakilnya mampu menemukan apa yang krusial di sekolahnya.

Setelah melakukan survey, pihak administratur sekolah dituntun untuk menyusun laporan hasil dan melakukan analisa. Pada step ini banyak administratur sekolah yang tidak bisa menyarikan hasil survey tersebut. Bahwa data tidak berbunyi apa-apa jika hanya disajikan dalam bentuk angka, misalnya siswa yang sangat setuju 75%, siswa setuju 10%, tidak setuju 15%. Administratur sekolah selanjutnya harus berfikir mengapa hasil survey berbunyi seperti itu ? Maksudnya apa yang menyebabkan siswa setuju 75% ? Jika kepala sekolah adalah orang yang peka dan rajin mengontrol sekolahnya maka dia pasti dapat menguraikan fakta ini dengan baik. Tetapi umumnya kepala sekolah tidak mampu membaca ini. Dan kebanyakan mereka merasa puas dengan angka setuju yang tinggi. Tetapi ada pula kepala sekolah yang selalu mempermasalahkan persentase tidak setuju yang hanya 1%.

Biasanya konsultan sekolah akan menjadi pendengar yang baik, dan sekaligus harus berani bersikap tegas manakala kepala sekolah perlu diingatkan akan tindakannya yang salah dalam mensikapi hasil evaluasi.

Banyak kepala sekolah yang selalu merasa puas setelah dengan hasil pemikirannya berhasil membuat sesuatu yang baru di sekolahnya. Misalnya ada seorang kepala sekolah yang dengan bangganya menunjukkan simbol patung baru yang dibuatnya di depan sekolah dan mengatakan dia mendapat sumbangan dari orang tua murid. Simbol itu berupa karakter atap rumah (onigawara) yang merupakan simbol daerah setempat. Lalu, kami tanyakan apakah dia berkonsultasi dengan guru, siswa dan orang tua saat menyusun rencana pembuatan itu. Kepala sekolah menggeleng, dan mengatakan itu tidak perlu. Konsultan harus pandai membimbing kepala sekolah dengan tipe one man show seperti ini untuk lebih terbuka kepada anggota sekolah lainnya.

Dari sekolah yang tidak mampu mengindikasi permasalahannya, sedikit demi sedikit mampu berkembang menjadi sekolah yang mulai memperhatikan kemauan manusia yang ada di dalam dan di luarnya melalui kegiatan evaluasi sekolah. Dari sekolah yang semula membuat rencana sekolah yang itu-itu saja setiap tahun tanpa mampu membuat perubahan sedikitpun terhadap permasalahan yang ada, menjadi seklah yang sedikit demi sedikit tahu harus menyusun rencana ke depan. Itulah yang diinginkan melalui program konsultan sekolah ini.

Sayangnya program ini kelihatannya kurang disosialisasikan kepada guru-guru. Sehingga terkesan banyak guru yang enggan kelasnya dipantau, tidak begitu suka dikunjungi saat mengajar. Saya memperhatikan beberapa guru yang tidak berubah style mengajarnya. Permasalahannya barangkali bukan hanya pada gurunya, tetapi harus ada pihak yang memberitahukannya bahwa style-nya perlu diperbaiki. Dan ini hanya bisa ditangkap dengan cermat oleh kepala sekolah yang rajin menyambangi kelas-kelas dan berkomunikasi aktif dengan guru dan siswa.

Banyak guru senior yang merasa segan dinasehati oleh pihak peneliti dari kampus, hanya karena alasan mereka lebih berpengalaman daripada peneliti yang hanya berkutat di teori. Pandangan seperti ini akan hilang apabila kedua pihak sama-sama berfikir tentang satu tujuan : mendidik anak agar menjadi orang yang siap berkembang.

Kemampuan administratur sekolah untuk mengelola sekolahnya, melakukan PDCA cycle memang dapat diberikan melalui forum-forum pelatihan. Tapi ini tidak ada artinya jika dalam pelaksanaannya kepala sekolah dibiarkan berkreasi sendiri, meraba-raba penerapan ilmu yang didapatnya di training tentang manajemen dan kepemimpinan.

Saya melihat training-training seperti ini tidak begitu banyak di Jepang, kecuali yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, tetapi amat marak di Indonesia, bahkan menjadi lahan bisnis. Saya tidak menyalahkan itu, tetapi pendidikan di negara kita sulit untuk berhasil ketika kita mengedepankan masalah uang. Juga tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan dana proyek penelitian yang diajukan kampus-kampus. Sebab program akan berakhir saat dana habis. Tetapi sudah masanya kita berfikir bahwa orang-orang di kampus membutuhkan sekolah sebagai materi penelitian dan pengembangan keilmuan, dan sekolah membutuhkan suntikan ilmu, masukan, pendapat untuk berkembang lebih baik sebagaimana layaknya lembaga pendidikan.

Ketertautan dan keikhlasan (jiwa voluntary) seperti ini memang sulit ditumbuhkan di saat kita masih memikirkan masalah perut. Tetapi perut manusia adalah muara keserakahan. Tinggalah jiwa dan akal yang harus dibina kesehatannya agar tidak mengikuti keserakahan perut

Tulisan asli artikel ini dan tulisan menarik lainnya tentang pendidikan di Jepang dapat juga diakses langsung melalui link:  Peran Konsultan Sekolah di Jepang

Kontributor:

Murni Ramli. Lulusan Institut Pertanian Bogor ini pernah berprofesi sebagai tenaga pendidik di dua sekolah berasrama (boarding school) di Bogor. Dalam kesibukannya saat ini sebagai Kandidat Doctor (PhD) di bidang Manajemen Sekolah di Graduate School of Education and Human Development, Nagoya University, Japan, Beliau sangat aktif menulis tentang informasi dan pandangannya seputar manajemen & dunia pendidikan serta berbagai informasi menarik tentang negeri, budaya dan pandangan orang-orang Jepang. Pemilik blog “Berguru” ini juga sangat menyenangi dunia Penelitian dan Pengembangan serta mempelajari berbagai bahasa sehingga bisa menguasainya dengan cukup baik, di antaranya: Bahasa Inggris, Jepang, Arab, Jawa, Bugis dan sedikit Bahasa Sunda.

.

Related posts:

1. Sekolah berstandar internasional vs sekolah Jepang Salah satu konsep SBI yaitu mengacu kepada standar negara-negara OECD,...
2. SMK Meinan : Profile sekolah Jepang yang diincar 1200 perusahaan Di papan pengumuman Sekolah Menengah Kejuruan Meinan terdaftar sekitar 1200...
3. SMA Nakamura: Cara Jepang mengatur jadwal belajar siswa, kalender akademik dan aktifitas sekolah SMA Nakamura adalah SMA yang menganut sistem full time course...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Selama menjadi pengajar part time di sebuah lembaga bahasa yang cukup bonafid dengan cabang yang hampir ada di seluruh dunia, saya sudah 3 kali mendapatkan evaluasi. Saya memulai karir di sana dengan kritikan cara mengajar, disiplin waktu, dll yang kadang-kadang membuat saya ingin berhenti saja. Atasan saya kadang-kadang menempatkan saya di ruang bervideo dan mengamati cara mengajar. Tindakan ini semula menyakitkan tapi lama-lama saya bisa menerimanya dengan lapang dada, kritikannya cukup membangun. Siswa biasanya mengisi lembaran evaluasi yang tidak ditunjukkan kepada pengajar. Hasil total evaluasi dalam bentuk persentase hanya disampaikan kepada atasan secara langsung kepada pengajar. Berdasarkan hasil evaluasi yang diberikan oleh siswa dan atasan, maka jumlah jam dan kepercayaan untuk mengampu kelas akan ditentukan.

Saya juga mengajar di sebuah lembaga bahasa kecil dengan manajer yang sudah seperti bapak sendiri. Semula hanya satu siswa yang saya pegang yang kemudian bertambah menjadi dua, dan selanjutnya semakin bertambah. Saya senang mengajar mereka, dan saya lebih-lebih menjadi senang ketika mereka bersemangat dan senang belajar bahasa Indonesia. Banyak yang menjadi murid saya dalam jangka waktu yang lama. Kadang-kadang saya khawatir mereka menjadi bosan, tapi kelihatannya tidak,sebab mereka minta diajar setiap minggu. Penilaian di lembaga ini tidak berlangsung secara resmi, tetapi manajer biasanya menanyakan secara basa-basi kepada siswa dalam obrolan biasa tentang kelas yang diberikan oleh seorang pengajar.Dari situ biasanya manajer secara obrolan biasa juga menyampaikan kepada pengajar hasil penilaian siswa, misalnya : kelas anda menarik, atau karena banyak percakapan, murid-murid sangat senang. Tetapi kadang-kadang pula langsung memuji dan ujung-ujungnya biasanya mempercayakan setiap ada murid baru.

Di semua universitas di Jepang telah diberlakukan sistem evaluasi terhadap dosen yang dilakukan oleh mahasiswa. Sistem evaluasi ini sangat bermanfaat untuk memperbaiki pengajaran, tetapi kadang-kadang mahasiswa mengisinya dengan malas atau sangat dipengaruhi oleh senang tidaknya dia dengan pelajaran bersangkutan.

Ada 4 poin utama yang dinilai yaitu :

1. Partisipasi/Kehadiran/Keaktifan siswa dalam kuliah bersangkutan (ada 3 poin yang ditanyakan)
2. Tentang perkuliahan secara umum (ada 4 poin)
3. Tentang pengelolaan kelas, misalnya ketepatan waktu, keseriusan guru menegur siswa yang terlambat atau melakukan kejahilan di kelas, dll (ada 7 poin)
4. Penilaian secara umum (4 poin).

Dan ada kolom khusus untuk memberikan tanggapan bebas kepada dosen pengajar.

Hasil evaluasi seperti ini sangat bermanfaat bagi para pengajar. Saya biasanya memberikan lembaran khusus kepada mahasiswa untuk menulis apa saja tentang kelas yang saya pegang, sebab saya pikir akan lebih mudah mengetahui keinginan siswa dalam bentuk uraian daripada sekedar angka yang berupa persentasi.

Tetapi selain bentuk formal seperti itu, pernyataan langsung mahasiswa misalnya “kuliah Ibu menarik dan membuat saya ingin mengambilnya lagi semester depan” adalah juga bentuk evaluasi yang jujur.

Tulisan asli dari artikel ini dan artikel menarik lainnya sekitar dunia pendidikan dapat juga langsung diakses melalui: Sistem Evaluasi Terhadap Pengajar

Murni Ramli. Lulusan Institut Pertanian Bogor ini pernah berprofesi sebagai tenaga pendidik di dua sekolah berasrama (boarding school) di Bogor. Dalam kesibukannya saat ini sebagai Kandidat Doctor (PhD) di bidang Manajemen Sekolah di Graduate School of Education and Human Development, Nagoya University, Japan, Beliau sangat aktif menulis tentang informasi dan pandangannya seputar manajemen & dunia pendidikan serta berbagai informasi menarik tentang negeri, budaya dan pandangan orang-orang Jepang. Pemilik blog “Berguru” ini juga sangat menyenangi dunia Penelitian dan Pengembangan serta mempelajari berbagai bahasa sehingga bisa menguasainya dengan cukup baik, di antaranya: Bahasa Inggris, Jepang, Arab, Jawa, Bugis dan sedikit Bahasa Sunda.

.

Related posts:

1. Rainbow Plan: Reformasi pendidikan di Jepang Seperti apakah reformasi pendidikan yang dicanangkan di Jepang ? Tahun...
2. Penjurusan SMA di Jepang Penjurusan SMA di Jepang hampir sama dengan sistem yang diterapkan...
3. Menilai Mutu Pendidikan di Jepang Sistem ujian/ulangan sekolah2 di Jepang menarik untuk kita cermati. Pendidikan...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Apabila kita perhatikan esensi pendidikan di Jepang adalah pendidikan yang mengarah kepada kehidupan nyata. Barangkali sedikit berbeda dengan Barat yang mengutamakan pengembangan keilmuan dan teori. Banyak ilmu di Jepang lahir dari praktek dan kesulitan yang dihadapi di lapangan. Kemampuan untuk menjaga tradisi/budaya kerja, ketinggian mutu sebuah produk, dan kedisiplinan dalam bekerja adalah prinsip yang ditanamkan tidak saja di sekolah umum tetapi di sekolah kejuruan sekalipun.

Seperti yang saya saksikan saat menemani para bapak kepsek berkunjung ke SMK Meinan. Siswa-siswa dididik dengan peralatan yang sudah berumur 40-50 tahun untuk mempelajari basic/ilmu dasar tentang elektrik, las, dan kerja robot. Tentu saja sekolah ini juga tidak lupa memperkenalkan siswa dengan mesin-mesin terbaru yang dipakai di industri saat ini.

Tetapi apalah artinya sebuah mesin modern, jika siswa tidak memahami ilmu dasarnya. Demikian kesan yang saya tangkap dari penjelasan beberapa guru yang merupakan pakar di bidangnya. Keahlian mereka tidak diragukan sebab untuk menjadi guru SMK di Jepang, selain sertifikat umum sebagaimana guru yang lainnya, mereka juga diharuskan mengantongi sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang.

Karena sudah menguasai ilmu dasar dan prinsip penggunaan alat yang sebenarnya mirip dengan mesin dan alat di industri, maka lulusan SMK di Jepang tidak perlu ditraining secara khusus saat mulai bekerja di industri. Mereka hanya perlu mendapatkan pengarahan khusus tentang prinsip kerja perusahaan yang umum dilakukan di industri manapun di Jepang.

Di papan pengumuman SMK Meinan terdaftar sekitar 1200 lebih perusahaan yang menawarkan diri untuk menampung lulusannya. Sekitar 74% lulusannya langsung bekerja di industri sekitar SMK Meinan dan beberapa kota di Aichi. 24% lulusannya melanjutkan ke PT, dan 2 % sisanya menunggu masa bekerja atau usaha pribadi.

SMK Meinan membuka jurusan Permesinan, Listrik, IT,dan Kimia Industri. Keempat jurusan ini adalah bidang-bidang yang sangat dibutuhkan di Aichi yang merupakan provinsi dengan industri Toyotanya dan beberapa industri yang terkait dengannya.

Kami menyaksikan sebuah kursi roda yang sangat efektif dan mudah digunakan yang dibuat oleh seorang guru. Sayang saya tak membawa kamera, tetapi saya sempat mencoba kursi roda ini dan difoto oleh beberapa kepsek. Kursi roda ini telah dipasarkan dan merupakan benda berharga bagi orang tua yang semakin banyak jumlahnya di Jepang.

Siswa-siswa SMK Meinan juga berlomba menciptakan mobil balap baru yang dipertandingkan antar SMK se-Jepang. Kompetisi-kompetisi semacam ini berlangsung setiap tahun untuk menguji keahlian siswa SMK berdasarkan jurusannya. Misalnya SMK Meinan memenangkan perlombaan dalam bidang Kimia Industri, menganalisa kandungan air dan beberapa uji kimiawi lainnya.

Selain harus mendapatkan sertifikat lulusan SMK, siswa-siswa SMK Meinan juga harus mengikuti beberapa ujian untuk mendapatkan sertifikat keahlian, misalnya sertifikat tentang penggunaan bahan berbahaya, sertifikat tenga Quality Control, dll. Masing-masing ujian keahlian tersebut dilaksanakan dalam level yang berbeda-beda seperti halnya tes Bahasa Jepang misalnya, ada level 1, 2, 3, dan 4.

Kurikulum dibagi menjadi dua yaitu Mata Pelajaran Umum dan Mapel Kejuruan. Mata Pelajaran Umum misalnya untuk kelas 1 adalah sbb:

1. Bahasa Jepang (2),
2. Geografi (2),
3. Matematika 1 (3),
4. IPA terpadu (2)
5. Olahraga (2),
6. pendidikan jasmani (1),
7. Kesenian (Art) (2)
8. Bahasa Asing (Bhs Inggris) : Conversation (2)
9. Keterampilan (2)

Menarik untuk dipikirkan pengembangannya di Indonesia adalah  SMK Meinan membuka beberapa course untuk masing-masing jurusan, yaitu misalnya di jurusan permesinan ada 3 course : Course untuk melanjutkan ke Peguruan Tinggi, Course untuk menekuni Keterampilan Mesin, dan Course Mechatronics (Mechanical and electronics Engineering). Dua course yang terakhir adalah course untuk mereka yang setelah lulus ingin langsung bekerja.

Siswa yang memilih course melanjutkan ke PT mendapatkan mata pelajaran untuk mengikuti ujian masuk PTN lebih banyak dibandingkan siswa-siswa yang memilih langsung bekerja. Karena pada kenyataannya ada 24% siswa yang meneruskan ke PT, maka SMK memang harus menyiapkan dan memenuhi keinginan siswa-siswa tersebut.

Pemilihan course tersebut dilakukan sejak kelas 2 awal. Di kelas 1 siswa-siswa diberi jam konsultasi khusus tentang minatnya ke depan.

Ada sebuah lagi pemandangan yang menarik yang mungkin belum diterapkan di SMK di Indonesia. Guru pembimbing untuk sebuah kegiatan praktikum biasanya 2 orang. Seorang guru menjadi guru utama yang menjelaskan teori sebelum praktek, dan seorang lagi sebagai asisten yang akan membantu siswa saat kegiatan praktek. Setelah kegiatan praktek, semua siswa harus membersihkan sendiri peralatan yang dipakainya, menaruhnya di kotak-kotak alat yang sudah ditentukan. Bersih tidaknya hasil kerja mereka merupakan persyaratan untuk dinyatakan telah menyempurnakan praktikum. Tetapi sekalipun seorang siswa telah membereskan pekerjaannya, dia tak dapat meninggalkan ruangan secara perorangan. Meninggalkan ruang praktek dilakukan secara bersama-sama, dan yang paling penting setelah siswa-siswa meninggalkan kelas, guru bertugas untuk mengecek kembali mesin-mesin dan alat-alat yang dipergunakan siswa apakah telah dikembalikan ke posisi semula.

Terakhir pada saat menjelang pulang semua siswa memegang alat kebersihan dan mulai mengepel lorong-lorong sekolah. Berkebalikan dengan di Indonesia yang petugas bersih-bersih kelas (piket kelas) bekerja pada sebelum jam pertama dimulai, di Jepang kegiatan bersih-bersih sekolah (bukan kelas saja) dilakukan oleh siswa dan guru pada akhir jam sekolah, sebelum pulang.

Tulisan asli dari artikel ini dan artikel-artikel menarik lainnya tentang dunia pendidikan, dapat juga diakses melalui: SMK Meinan : Industri mengincar lulusannya

Kontributor:

Murni Ramli. Lulusan Institut Pertanian Bogor ini pernah berprofesi sebagai tenaga pendidik di dua sekolah berasrama (boarding school) di Bogor. Dalam kesibukannya saat ini sebagai Kandidat Doctor (PhD) di bidang Manajemen Sekolah di Graduate School of Education and Human Development, Nagoya University, Japan, Beliau sangat aktif menulis tentang informasi dan pandangannya seputar manajemen & dunia pendidikan serta berbagai informasi menarik tentang negeri, budaya dan pandangan orang-orang Jepang. Pemilik blog “Berguru” ini juga sangat menyenangi dunia Penelitian dan Pengembangan serta mempelajari berbagai bahasa sehingga bisa menguasainya dengan cukup baik, di antaranya: Bahasa Inggris, Jepang, Arab, Jawa, Bugis dan sedikit Bahasa Sunda.

.

Related posts:

1. Sekolah berstandar internasional vs sekolah Jepang Salah satu konsep SBI yaitu mengacu kepada standar negara-negara OECD,...
2. SMA Nakamura: Cara Jepang mengatur jadwal belajar siswa, kalender akademik dan aktifitas sekolah SMA Nakamura adalah SMA yang menganut sistem full time course...
3. Diskusi Pendidikan Karir di Jepang Pakar pendidikan karir memasukkan komponen kemampuan berkomunikasi sebagai materi pendidikan...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Sebagaimana SMA lainnya di Jepang, jam pelajaran pertama dimulai pada pukul 8:45, dan jam pelajaran terakhir (jam ke-6) berakhir pada pkl 15.15. Terdapat 31 jam pelajaran selama 5 hari belajar, yaitu masing-masing 6 jam, dan perkecualian untuk hari Rabu

terdapat 7 jam pelajaran. Satu jam pelajaran lamanya 50 menit.

Mata pelajaran yang diajarkan adalah :

• Bahasa Jepang,
• Geografi/Sejarah,
• Pendidikan Kewarganegaraan,
• Matematika,
• Pendidikan Jasmani dan OR,
• Pendidikan Seni,
• Bahasa Asing (Bhs Inggris),
• Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (Memasak), IT,
• dan integrated course.

Ujian berlangsung sebanyak 5 kali pada bulan Mei, Juli, Oktober, Desember dan Februari. Tahun akademik dimulai pada bulan April, yang merupakan ketentuan yang sama di semua level pendidikan di Jepang. Semester ganjil dimulai pada bulan April dan diakhiri pada bulan Juli pertengahan. Pada bulan Januari biasanya para lulusan SMA harus mengikuti UMPTN untuk masuk PTN.

Kalender akademik sekolah pada dasarnya sama dengan sekolah-sekolah yang lain, yaitu dimulai dengan kegiatan pada sbb:

Semester 1

• April : Penerimaan siswa baru, Perpisahan guru-guru yang dipindahkan ke sekolah lain, Tes Akademik (Ujian), Tes Kesehatan, dan Orientasi Karir bagi kelas 3.
• Mei : Pemilihan pengurus Parent Teacher Association(PTA), Ujian mid semester, Orientasi Karir untuk kelas 2, Sports Day (Ball Game Tournaments).
• Juni : Penggantian seragam dari musim dingin ke musim panas, praktek mengajar calon guru, Belajar dari alumni (kls 1), dan Ujian untuk kls 3
• Juli : Ujian akhir semester, Pertemuan PTA, closing ceremony, Acara bersih sekolah akhir semester, Tambahan Pelajaran, Pertemuan PTA antar wilayah, Camping
• Agustus : Pemilihan pengurus Asosiasi Alumni, Open Day, School Day, Camping, Persiapan untuk festival sekolah (pertengahan Juli hingga akhir Agustus adalah masa liburan musim panas)

Semester 2 :

• September : Opening Ceremony, Tes Kemampuan Akademik (Ujian), Festival Sekolah
• Oktober : Penggantian seragam dari musim panas ke musim dingin, trip sekolah dan acara bebas yang diputuskan sendiri oleh siswa (untuk anak kelas 1 dan kelas 3), Ujian mid semester, Kuliah dari Universitas untuk anak kelas 2
• November : Masa Ulangan, Tes Kemampuan Akademik untuk kelas 3, Reading session untuk kelas 1
• Desember : Masa ulangan, closing ceremony, Acara bersih-bersih akhir tahun, tambahan pelajaran
• Pertengahan Desember hingga pertengahan Januari adalah masa liburan musim dingin.
• Januari : Opening ceremony, Tes Kemampuan Akademik, Ujian Akhir untuk kls 3, Reading Session untuk kls 2.
• Februari : Ujian masuk SMA untuk calon-calon yang terpilih, Ujian akhir untuk kls 1 dan 2, Persiapan Wisuda.
• Maret : Wisuda, Ujian Masuk SMA untuk pendaftar biasa, Field Study untuk kls 1, Closing ceremony, Acara bersih akhir semester, dan Ujian susulan
• Pertengahan Maret mulai berlangsung liburan musim semi di mana siswa dapat menikmati keindahan sakura.

Salah satu ciri khas SMA Nakamura adalah Reading Session yang diselenggarakan untuk kelas 1 dan 2. Pada kegiatan ini masing-masing kelas dianjurkan untuk memilih satu buku yang akan didiskusikan bersama di dalam kelas. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas dan saling pengertian antarsiswa dalam mengeluarkan pendapat dan mengapresiasi pendapat orang lain.

SMA Nakamura telah menjalin program Sister School dengan Melbourne Girl School (Australia).  Juga mengikutkan siswanya dalam program Summer Camp di US. Beban biaya program pertukaran siswa ditanggung sepenuhnya oleh orang tua, dan ini merupakan program yang ditawarkan kepada siswa. Tampaknya berlaku sama di semua sekolah bahwa kesempatan untuk mengikuti program pertukaran pelajar adalah beban yang dilimpahkan kepada orang tua, dan secara otomatis hanya dapat diikuti oleh keluarga dengan ekonomi yang memadai.

SMA Nakamura juga mengundang mahasiswa asing yang sedang belajar di berbagai universitas di Nagoya untuk memberikan informasi tentang negaranya kepada siswa-siswa melalui program pertukaran budaya.

Dalam kaitannya dengan upaya mengenalkan siswa kepada kehidupan pasca SMA, diadakan program Nakamura Mirai Juku, yang melibatkan alumni SMA Nakamura untuk memberikan kuliah tentang bidangnya.

Tulisan asli dari artikel ini dan tulisan tentang pendidikan di Jepang dapat juga diakses melalui: SMA Nakamura

Kontributor:

Murni Ramli. Lulusan Institut Pertanian Bogor ini pernah berprofesi sebagai tenaga pendidik di dua sekolah berasrama (boarding school) di Bogor. Dalam kesibukannya saat ini sebagai Kandidat Doctor (PhD) di bidang Manajemen Sekolah di Graduate School of Education and Human Development, Nagoya University, Japan, Beliau sangat aktif menulis tentang informasi dan pandangannya seputar manajemen & dunia pendidikan serta berbagai informasi menarik tentang negeri, budaya dan pandangan orang-orang Jepang. Pemilik blog “Berguru” ini juga sangat menyenangi dunia Penelitian dan Pengembangan serta mempelajari berbagai bahasa sehingga bisa menguasainya dengan cukup baik, di antaranya: Bahasa Inggris, Jepang, Arab, Jawa, Bugis dan sedikit Bahasa Sunda.

.

Related posts:

1. Sekolah berstandar internasional vs sekolah Jepang Salah satu konsep SBI yaitu mengacu kepada standar negara-negara OECD,...
2. Penjurusan SMA di Jepang Penjurusan SMA di Jepang hampir sama dengan sistem yang diterapkan...
3. Cara Jepang Kenalkan Sains kepada Orang Muda Pembaharuan sains di tingkat pendidikan dasar dan menengah dan agenda...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Hasil dari dunia pendidikan berupa lulusan SMK atau Politeknik yang memang dipersiapkan untuk segera memasuki dunia kerja masih jauh dari harapan. Ada beberapa sekolah kejuruan atau politeknik yang lulusannya langsung dapat masuk kepasar kerja. Mereka mempunyai peralatan latihan kerja yang memadai, biasanya merupakan proyek percontohan atau bekerjasama dengan industri tertentu. Sekolah kejuruan dan politeknik yang berjalan tanpa menyediakan peralatan latihan kerja yang memadai, akan ketinggalan teknologi dan lulusannnya masih harus dibekali dengan ketrampilan untuk dapat memenuhi standard industri.

Pada negara lain yang sudah maju masih terdapat juga masalah “link and Match” antara keluaran dari pendidikan dengan kebutuhan dunia industri. Bedanya setiap tahun besarnya “gap” itu semakin diperkecil dengan selalu mengevaluasi dan memperbaiki sistem pendidikannya. Jepang saja sebagai negara industri yang sangat maju masih ada “mis-match” dalam penempatan tenaga kerjanya.Hal ini diatasi dengan memberikan kesempatan bagi pencari kerja angkatan muda untuk melaksanakan program magang. Dengan magang di industri atau di UKM (Usaha Kecil Menengah), dan mendapatkan uang saku yang memadai, maka ketrampilan bekerja seseorang menjadi meningkat.

Di Jerman untuk pendidikan Vokasi atau kejuruan, Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Jerman memegang peranan sangat besar.Pemerintah memberikan kewenangan kepada KADIN Jerman untuk membuat kurikulum, menyediakan tempat magang, menyediakan para trainer atau pengajar dan juga assesornya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan materi ajar, penguji, pengajar dan evaluasi sekolah kejuruan ditangani oleh KADIN Jerman. Dual sistem atau sistem ganda pada sekolah kejuruan di Jerman, mengajarkan teori sekitar 20 % di sekolah dan 80 % nya adalah magang dengan bimbingan para supervisor di industri.Tidak heran lulusan SMK otomotif misalnya langsung mendapatkan pekerjaan di perusahaan otomotif. Biasanya mereka langsung diterima bekerja diperusahaan tempat mereka magang. Dengan magang langsung di industri, semua peralatan dan kebutuhan perusahaan selalu up to date, tidak ada perbedaan anatara alat peraga yang ada di sekolah dengan yang ada di industri, seperti yang kita alami.Saya melihat sendiri bagaimana anak magang mempelajari otomotif di pabrik Porsche, mobil canggih yang sangat mahal harganya. Paling murah harga mobil Porsche adalah US $ 650.000. Bandingkan dengan anak SMK Otomotif kita yang masih belajar dengan mesin mobil kuno yang tidak sesuai dengan perkembangan tekhnologi.

Seharusnya pemerintah daerah dengan kekuasaan otonominya mengetahui dengan pasti apa keunggulan daerahnya. Berdasarkan produk keunggulan daerahnya, maka dibangun kompetensi sumber daya manusianya. Misalnya di Bali yang terkenal dengan pariwisatanya, maka pemerintah daerah fokus pada pembangunan Kompetensi keahlian yang berbasis pariwisata. Di Jawa Tengah yang terkenal sebagai pusat budaya dan juga kerajinan furniture, dibangun kompetensi yang berbasis kerajinan furniture. Di Papua yang kaya emas dan juga kayunya, dibangun komptensi keahlian emas dan kayu. Dengan demikian terbentuk suatu keahlian yang khusus, unik dan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Jika selama ini kita masih sibuk menghabiskan anggaran untuk membangun infra struktur, misalnya gedung, sekolah dan perlengkapannya atau mengundang investor membangun industri di daerah. Maka sudah saatnya investasi kita arahkan untuk pembangunan sumber daya manusianya dulu. Tanpa kompetensi. tanpa adanya “link and match” antara pendidikan dan dunia industri, maka segala peralatan, gedung dan investasi menjadi tidak maksimal dan sia-sia.Berapa banyak gedung sekolah dengan segala peralatannya yang canggih tidak berfungsi dengan baik, karena tidak ada tenaga ahli yang dapat menjalankannya. Sudah saatnya kita bekerjasama membangun kompetensi unggulan daerah. Anggaran pendidikan yang begitu besar seharusnya juga diberikan kepada lembaga pelatihan industri yang sudah terbukti berhasil.misalnya untuk mendidik tenaga kerja yang trampil dibidang otomotif, tidak perlu membangun sekolah otomotif sendiri, tapi serahkan dana tersebut misalnya kepada ASTRA group untuk mengembangkan lembaga pelatihan otomotifnya.Untuk mencetak tenaga ahli elektronik, berikan anggaran kepada Panasonic Gobel misalnya untuk memperkuat lembaga pelatihan elektronik yang selama ini hanya untuk melayani kebutuhan internal.

Sudah saatnya kita bersatu, bekerjasama, saling membantu dan saling memperkuat sektor yang sudah baik untuk kemajuan bangsa. Bearapa banyak perjalanan studi banding dilakukan oleh para pejabat kita, tanya pada hati nurani apakah sudah saatnya menghentikan segala macam perjalanan studi banding yang menghabiskan anggaran dan belum terlihat tanda kapan akan diimplementasikan demi kemajuan bangsa kita tercinta

Tulisan asli dari artikel ini dan tulisan-tulisan lain tentang MSDM dapat juga di akses melalui: link and match:

Kontributor:

Iftida Yasar, SH, M.Si adalah alumni Fakultas Hukum UNPAD dan lulusan Magister Psikologi UI. Beliau adalah seorang entrepreneur dan konsultan SDM yang sangat dikenal dalam bidang hubungan industrial, terutama dalam bidang penempatan tenaga kerja / outsourcing, training baik klasikal / outbound, dan sebagai pengasuh di majalah bertemakan HRM

Selain sebagai Presiden Direktur di Persaels, sebuah perusahaan jasa bidang outsourcing, berbagai jabatan dalam aktivitasnya di bidang human development dipercaya pada beliau, diantaranya: Ketua Komite Tetap Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri pada Kamar Dagang dan Industri, Sebagai Wakil Sekertaris Umum APINDO, dan Penasehat ABADI (Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia)

Di sela-sela jabatan yang lebih bersifat formal di atas, Beliau juga banyak terlibat dalam berbagai aktivitas sosial yang menyangkut: Women issues, Labour issues, Youth issues, dan kegiatan masyarakat lainnya.

Related posts:

1. Diskusi Pendidikan Karir di Jepang Pakar pendidikan karir memasukkan komponen kemampuan berkomunikasi sebagai materi pendidikan...
2. KEP. 223/MEN/2003 – JABATAN-JABATAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR KOMPENSASI KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP....
3. Rainbow Plan: Reformasi pendidikan di Jepang Seperti apakah reformasi pendidikan yang dicanangkan di Jepang ? Tahun...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.