Legislation 
Dasar Pemikiran Standar Ketenagakerjaan International Untuk Pekerja Rumah Tangga(1)
Pekerja rumah tangga merepresentasikan satu kelompok terbesar pekerja yang tak terlindungi, dan satu kelompok terbesar pekerja perempuan berbayar yang bekerja di dalam rumah tangga orang lain di negara mereka sendiri atupun di luar negeri, yang dikecualikan dari undang-undang ketenagakerjaan
UU NOMOR 21 TAHUN 1999 - PENGESAHAN KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION (KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN)
UU NOMOR 20 TAHUN 1999 - PENGESAHAN KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA)
KEPPRES NOMOR 51 TAHUN 1989 - PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1988
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1989
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1988
TENTANG
BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN. ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a. bahwa besarnya uang Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun [...]
More in this category:
- UU NOMOR 34 TAHUN 1990 - PEMBERIAN TAMBAHAN SANTUNAN BAGI TENAGA KERJA YANG MENINGGAL DUNIA DAN MENGALAMI CACAT TOTAL TETAP KARENA KECELAKAAN KERJA
- SE.140 /MEN /PPK-KK /II / 2004 - PEMENUHAN KEWAJIBAN SYARAT-SYARAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI INDUSTRI KIMIA DENGAN POTENSI BAHAYA BESAR
- KEP.12/DPHI/IV/2005 - MEKANISME DAN WAKTU PELAKSANAAN PENDATAAN DAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
- KEP.16/MEN/2001 - TATA CARA PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
- KEP.187/MEN IX/2004 - IURAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
- PER.06/MEN/IV/2005 - PEDOMAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
- KEPPRES NOMOR 9 TAHUN 1991 - HARI PEKERJA INDONESIA
- Keppres NOMOR 83 TAHUN 1998 - PENGESAHAN KONVENSI NOMOR 87 TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI
- PER. 02/MEN/XII/2004 - PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING
- KEP - 21/MEN/III/2004 - PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING SEBAGAI PEMANDU NYANYI / KARAOKE
- KEP.167/MEN/2000 - PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : KEP-208/MEN/1992
- KEP-168/MEN/2000 - PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : KEP-1897/MEN/1987
- KEP- 20/MEN/III/2004 - TATA CARA MEMPEROLEH IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
- KEP-67/MEN/IV/2004 - PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING
- PER-15/MEN/IV/2006 - PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER: 07/MEN/III/2006
- PER-07/MEN/IV/2006 - PENYEDERHANAAN PROSEDUR MEMPEROLEH IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
- KEP.170/MEN/2000 - PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : KEP.204A/MEN/1991
- KEP.172/MEN/2000 - PENUNJUKAN PEJABAT PEMBERI IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG UNTUK PEKERJAAN YANG BERSIFAT SEMENTARA ATAU MENDESAK
- KEP.173/MEN/2000 - JANGKA WAKTU IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG
- PP NOMOR 23 TAHUN 2004 - BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
- UU NOMOR 21 TAHUN 2007 - PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
- Keppres NOMOR 25 TAHUN 2004 - TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN, PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGANTAR KERJA
- KepPres NOMOR 29 TAHUN 1999: BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
- PerPres NOMOR 50 TAHUN 2005 - LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL
- KEP- 201/MEN/2001: KETERWAKILAN DALAM KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
- UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000: SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
- KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 83 TAHUN 1998 - PENGESAHAN KONVENSI ILO NO. 87 MENGENAI KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI
- KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1995 - PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG
- PERPEPU NOMOR 1 TAHUN 2005 - PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
- KEP. 223/MEN/2003 - JABATAN-JABATAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR KOMPENSASI
- KEP. 225/MEN/2003 - ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA
- KEP. 226/MEN/2003 - TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA
- KEP. 227/MEN/2003 - TATA CARA PENETAPAN STANDARD KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
- KEP. 228/MEN/2003 - TATA CARA PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
- KEP. 229/MEN/2003 - TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
- KEP. 230/MEN/2003 - GOLONGAN DAN JABATAN TERTENTU YANG DAPAT DIPUNGUT BIAYA PENEMPATAN TENAGA KERJA
- KEP. 102/MEN/VI/2004 - TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR
- PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.13/2003
- KEPUTUSAN PRESIDEN PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.13/2003
- KEPUTUSAN MENTERI PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.13/2003


