PER – 12/MEN/VI/2007 – PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN KEPESERTAAN, PEMBAYARAN IURAN, PEMBAYARAN SANTUNAN DAN PELAYANAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

(Bagian 1 dari 2)

PERATURAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: PER – 12/MEN/VI/2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN KEPESERTAAN,  PEMBAYARAN IURAN, PEMBAYARAN SANTUNAN DAN PELAYANAN

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a.       bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, perlu diatur petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan, dan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja;

b.      bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan;

c.       bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat :

1.      Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( LN RI Tahun  1992 No.14 Tambahan LN RI No. 3468).

2.      Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1993 No. 20, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3520):

3.      Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

4.      Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Jaminan sosial Tenaga Kerja;

5.      Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

6.      Keputusan Presiden RI Nomor 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang timbul karena hubungan kerja

7.      Keputusan Presiden Nomor : 187/M tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

8.      Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1990 tentang Kewajiban Pengusaha Untuk Membuat, Memiliki dan Memelihara Buku Upah;

9.      Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dengan Manfaat Lebih Baik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN KEPESERTAAN, PEMBAYARAN IURAN, PEMBAYARAN SANTUNAN DAN PELAYANAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

(1)     Badan Penyelenggara adalah PT. Jamsostek (Persero).

(2)     Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat pertama adalah dokter umum, dokter gigi Pusat Kesehatan Masyarakat atau pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara.

(3)     Pelaksana Pelayanan Kesehatan  tingkat lanjutan adalah dokter spesialis dan rumah sakit yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara.

(4)     Tertanggung adalah tenaga kerja dan atau keluarga yang terdaftar dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan.

(5)     Keluarga adalah :

a.       Suami atau isteri yang sah menjadi tanggungan tenaga kerja dan terdaftar pada Badan Penyelenggara.

b.       Anak kandung, anak angkat, anak tiri yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, belum menikah, tidak mempunyai pekerjaan, yang menjadi tanggungan tenaga kerja maksimal 3 (tiga) orang dan terdaftar pada Badan Penyelenggara.

(6)  Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB II

PENDAFTARAN KEPESERTAAN

Pasal 2

(1)  Setiap pengusaha yang mengajukan pendaftaran kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara harus mengisi formulir:

a.       Pendaftaran perusahaan (formulir Jamsostek 1).

b.       Pendaftaran tenaga kerja (formulir Jamsostek 1a).

c.       Daftar upah/rincian iuran tenaga kerja (formulir Jamsostek 2a).

(2)   Setiap tenaga kerja yang telah menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja sebelum Peraturan Menteri ini berlaku  yang akan diikutsertakan pada program jaminan pemeliharaan kesehatan harus mengisi formulir Jamsostek 1a dan menyerahkan kepada Badan Penyelenggara.

(3)   Pengusaha harus menyampaikan formulir Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Penyelenggara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir tersebut oleh pengusaha yang bersangkutan yang dibuktikan dengan tanda terima atau tanda terima pengirirman pos dan diterima oleh Badan Penyelenggara sebelum efektif berlakunya kepesertaan.

(4)   Kepesertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dimulai sejak tanggal 1 (satu), bulan sebagaimana dinyatakan pada formulir Jamsostek 1.

Pasal 3

(1)     Berdasarkan pengajuan pendaftaran dari pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Badan Penyelenggara menetapkan besarnya iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai dengan kelompok jenis usahanya dan memberitahukan besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja kepada pengusaha.

(2)     Badan Penyelenggara menerbitkan  sertifikat kepesertaan, kartu peserta dan kartu pemeliharaan kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan iuran pertama dibayar.

(3)     Bentuk sertifikat kepesertaan untuk pengusaha, kartu peserta untuk tenaga kerja dan kartu pemeliharaan kesehatan untuk tertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 4

(1)  Pengusaha wajib melaporkan kepada Badan Penyelenggara apabila terjadi :

a.       Perubahan data perusahaan dengan mengisi formulir Jamsostek 1.

b.      Penambahan tenaga kerja dengan mengisi formulir Jamsostek 1a.

c.       Pengurangan tenaga kerja karena tenaga kerja berhenti bekerja atau meninggal dunia dengan mengissi formulir Jamsostek 1b;

d.      Perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga, dengan mengisi formulir 1a;

e.       Perubahan upah dan atau tenaga kerja dengan mengisi formulir Jamsostek 2a.

(2)   Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada bulan terjadinya penambahan dan atau pengurangan tenaga kerja serta perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga yang harus sudah diterima oleh Badan Penyelenggara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak  terjadi perubahan.

(3)   Dalam hal perubahan identitas data tenaga kerja dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlambat dilaporkan oleh pengusaha kepada Badan Penyelenggara, apabila terjadi risiko yang dialami oleh tenaga kerja dan keluarganya menjadi tanggung jawab pengusaha.

BAB III

PEMBAYARAN IURAN

Pasal 5

(1)     Pengusaha wajib membayar iuran pertama kali secara lunas untuk bulan mulainya menjadi peserta sebagaimana dinyatakan oleh pengusaha dalam formulir Jamsostek 1, pada bulan yang bersangkutan.

(2)     Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan rincian iuran untuk masing-masing tenaga kerja sesuai dengan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam formulir Jamsostek 2a.

(3)     Iuran setiap bulan wajib dibayar oleh pengusaha secara berurutan dihitung berdasarkan upah bulan yang bersangkutan yang diterima oleh tenaga kerja dan dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Badan Penyelenggara dengan melampirkan formulir Jamsostek 2 dan formulir Jamsostek 2a untuk bulan yang bersangkutan beserta data pendukungnya.

(4)     Dalam hal tidak terdapat perubahan upah, jumlah tenaga kerja dan program jaminan sosial tenaga kerja yang diikuti pembayaran iuran setiap bulan oleh perusahaan kepada Badan Penyelenggara cukup dengan melampirkan formulir Jamsostek 2.

(5)     Apabila pengusaha membayar iuran setiap bulan tidak berurutan, Badan Penyelenggara memperhitungkan sebagian atau seluruh iuran bulan berikutnya untuk melunasi kekurangan iuran bulan sebelumnya.

(6)     Apabila pengusaha membayar iuran kurang dari yang sebenarnya maka Badan Penyelenggara memperhitungkan sebagian atau seluruh iuran bulan berikutnya untuk melunasi kekurangan iuran bulan sebelumnya.

(7)     Apabila pengusaha karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar iuran setiap bulan, tetap wajib menyampaikan formulir Jamsostek 2 dan formulir Jamsostek 2a untuk bulan yang bersangkutan kepada Badan Penyelenggara atau hanya menyampaikan formulir Jamsostek 2 apabila pada bulan yang bersangkutan tidak terjadi perubahan upah, jumlah tenaga kerja dan program jaminan sosial tenaga kerja yang diikuti.

(8)     Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dan ayat (3), dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan piutang Badan Penyelenggara terhadap pengusaha.

(9)     Iuran yang diterima oleh Badan Penyelenggara diberikan bukti penerimaan iuran yang bentuknya ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 6

(1)     Badan Penyelenggara wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengusaha yang belum memenuhi kewajiban membayar iuran dan atau belum menyampaikan formulir 2a sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah batas hari terakhir kewajiban pengusaha membayar iuran dengan tembusan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

(2)     Badan Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran kepada pengusaha yang bersangkutan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya iuran dan atau formulir Jamsostek 2a.

(3)     Pengusaha wajib menyelesaikan kelebihan atau kekurangan iuran sebagaimana dimaksud ayat (2), dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Badan Penyelenggara, selambat-lambatnya bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

(4)     Apabila terjadi kelebihan pembayaran iuran oleh pengusaha maka akan diperhitungkan dengan iuran bulan berikutnya.

Page 1 of 5 | Next page