Peraturan Ketenagakerjaan Non Peraturan Pelaksana UU No. 13 / 2003

D. KEPUTUSAN MENTERI NON PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 13/2003
NO
NOMOR DAN
SUBSTANSI PENGATURAN
CATATAN
KETERANGAN
TGL. KEPUTUSAN
dalam proses
kesepakatan tripartit
terbit
1 KEP. 21/MEN/III/2004 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tidak melalui
Tgl. 1 Maret 2004 sebagai pemandu nyanyi/karaoke Ö LKS Tripnas
2 KEP. 67/MEN/IV/2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tidak melalui
Tgl. 26 April 2004 Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing Ö LKS Tripnas
3 KEP 68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ Tidak melalui
Tgl. 28 April 2004 AIDS di Tempat Kerja Ö LKS Tripnas
4 KEP.69/MEN/IV/2004 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tidak melalui
Tgl. 4 Mei 2004 Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep LKS Tripnas
227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Ö
5 KEP.80/MEN/V/2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Kendali Ö Tidak melalui
Tgl. 14 Mei 2004 Alokasi Ke Singapura LKS Tripnas
6 KEP. 96 A/MEN/VI/2004 Tentang Pedoman Penyiapan Dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ö Tidak melalui
Tgl. 21 Juni 2004 Profesi LKS Tripnas
7 KEP. 112/MEN/VII/2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Dan Transmigrasi Ö Tidak melalui
Tgl. 6 Juli 2004 Republik Indonesia Nomor : KEP.226/MEN/2003 Tentang Tata Cara LKS Tripnas
Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan Di Luar Wilayah
Indonesia
8 KEP. 187/MEN/X/2004 Iuran Anggota Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Ö
Tgl. 4 Oktober 2004
9 PER. 02/MEN/XII/2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ö Tidak melalui
Tgl 31Desember 2004 Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing LKS Tripnas
10 PER-01/MEN/I/2007 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Ö Tidak melalui
Tgl. 11 Januari 2007 Kesehatan Kerja LKS Tripnas
11 PER-O7/MEN/V/2007 Tentang Pedoman Pola Karir dan Pola Pendidikan dan Pelatihan Ö Tidak melalui
Tgl. 4 Mei 2007 Jabatan Fungsional Pengantar Kerja LKS Tripnas
E. KEPUTUSAN PRESIDEN NON PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 13/2003
NO NOMOR & TGL. KEPUTUSAN SUBSTANSI PENGATURAN CATATAN KETERANGAN
dalam proses kesepakatan tripartit Terbit
1 NOMOR 25 TAHUN 2004 Tanggal 24 Maret 2004 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial dan Pengantar Kerja Ö Tidak melalui
LKS Tripnas
F. PERATURAN PEMERINTAH NON PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 13/2003
NO NOMOR & TGL. KEPUTUSAN SUBSTANSI PENGATURAN CATATAN KETERANGAN
dalam proses kesepakatan tripartit Terbit
1 NOMOR 22 TAHUN 2004 Tanggal 5 Agustus 2004 Tentang Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Ö Tidak melalui
LKS Tripnas
G. KEPUTUSAN MENTERI/ PERATURAN MENTERI PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.2/2004
NO NOMOR DAN SUBSTANSI PENGATURAN CATATAN KETERANGAN
TGL. KEPUTUSAN dalam proses kesepakatan tripartit terbit
1 PER-02 /MEN/I/2005 Tata Cara Pendaftaran, Pengujian dan Sanksi Ö Melalui
Tanggal 13 Januari 2005 Bagi Arbiter Hubungan Industrial LKS tripnas
2 PER-10/MEN/V/2005 Pengangkatan dan Pemberhentian Konsiliator Ö Melalui
Tanggal 31Mei 2005 Serta Tata Kerja Konsiliasi LKS tripnas
3 KEP-92/MEN/VI/2004 Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata kerja Mediasi Ö Tidak melalui
Tanggal 9 Juni 2004 LKS Tripnas
H. PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.2/2004
NO NOMOR DAN SUBSTANSI PENGATURAN CATATAN KETERANGAN
TGL. KEPUTUSAN dalam proses kesepakatan tripartit terbit
1 Nomor 41 Tahun 2004 Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Ö Tidak Melalui
Tanggal 18 Oktober 2004 Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Pada LKS tripnas
Mahkamah Agung
I. PERATURAN MENTERI PERATURAN PELAKSANAAN KEPRES NO.41/ 2004 TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG
NO NOMOR DAN SUBSTANSI PENGATURAN CATATAN KETERANGAN
TGL. KEPUTUSAN dalam proses kesepakatan tripartit terbit
1 PER.01/MEN/XII/2004 Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Ö Melalui
Tgl 28 Desember 2004 Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc Pada Mahkamah Agung LKS tripnas
J. KEPUTUSAN MENTERI PERATURAN PELAKSANAAN KEPRES NO.107/ 2004 TENTANG DEWAN PENGUPAHAN
NO NOMOR DAN SUBSTANSI PENGATURAN CATATAN KETERANGAN
TGL. KEPUTUSAN dalam proses kesepakatan tripartit terbit
1 PER.03/MEN/I/2005 Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional Ö Melalui
Tgl. 31 Januari 2005 LKS tripnas
K. KEPUTUSAN MENTERI PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO.23/ 2004 TENTANG BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NO NOMOR DAN SUBSTANSI PENGATURAN CATATAN KETERANGAN
TGL. KEPUTUSAN dalam proses kesepakatan tripartit terbit
1 KEP.282/MEN/XII/2004 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Ö Tidak Melalui
Tgl. 30 Desember 2004 Profesi LKS tripnas
L. LAIN-LAIN
NO NOMOR DAN SUBSTANSI PENGATURAN CATATAN KETERANGAN
TGL. KEPUTUSAN dalam proses kesepakatan tripartit terbit
1 KEP.14/MEN/I/2005 Tim Pencegahan Pemberangkatan TKI Non Prosedural Dan Ö Tidak Melalui
Tgl. 17 Januari 2005 Pelayanan Pemulangan TKI LKS tripnas
2 PER-04/MEN/II/2005 Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga Ö Tidak Melalui
Tgl 7 Pebruari 2005 Kerja Indonesia Ke Luar Negeri LKS tripnas
3 SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Ö Tidak Melalui
Tgl. 7 Januari 2005 Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang- LKS tripnas
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4 Keputusan Dirjen PHI Pedoman Penyelenggaraan Tes Tertulis Bagi Calon Hakim Ad-Hoc Ö Tidak Melalui
No.Kep-01A/DPHI/I/2005 Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc Pada LKS tripnas
Tgl. 28 Januari 2005 Mahkamah Agung
5 PER.05/MEN/III/2005 Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Ö Tidak Melalui
Tgl. 8 Maret 2005 Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja LKS tripnas
Indonesia di Luar Negeri
6 PER.06/MEN/IV/2005 Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Ö Tidak Melalui
Tgl. 8 April 2005 LKS tripnas
7 PER.07/MEN/IV/2005 Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia Ö Tidak Melalui
Tgl. 18 April 2005 LKS tripnas
8 PER. 11/MEN/VI/2005 Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Ö Melalui
Tgl. 27 Juni 2005 Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat LKS tripnas
Kerja
9 KEP. 11/MEN/I/2005 Pembentukan dan Penetapan Susunan Keanggotaan Lembaga Ö Tidak Melalui
Tgl. 14 Januari 2005 Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja LKS tripnas
10 SE. 383/MEN/SJ-HK/ Hari Libur Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan Ö Tidak Melalui
VI/2005 Kepala Daerah (Pilkada) LKS tripnas
Tgl. 23 Juni 2005
11 PP Nomor 18 Tahun 2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Ö Tidak Melalui
Tgl. 4 Mei 2005 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian LKS tripnas
12 Keputusan Bersama Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2006 Ö Tidak Melalui
Menteri Agama, Menaker LKS tripnas
trans dan Men PAN
No : 407 TAHUN 2005
No : KEP.185/MEN/VII/
2005
No : SKB/02/M.PAN/7/
2005
Tanggal 29 Juli 2005
13 Keputusan Bersama Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2005 Ö Tidak Melalui
Menteri Agama, Menaker LKS tripnas
trans dan Men PAN
No : 362 TAHUN 2004
No : KEP.119/MEN/VII/
2004
No : SKB/02/M.PAN/7/
2004
Tanggal 19 Juli 2005
14 Keputusan Bersama Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2004 Ö Tidak Melalui
Menteri Agama, Menaker LKS tripnas
trans dan Men PAN
No : 357 TAHUN 2003
No : KEP.191/MEN/VII/
2003
No : 03/SKB/M.PAN/7/
2003
Tanggal 17 Juli 2003
15 Keputusan Dirjen PHI Mekanisme dan Waktu Pelaksanaan Pendataan dan Verifikasi Ö Tidak Melalui
No : KEP.12/DPHI/IV/ Keanggotaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh LKS tripnas
2005
Tanggal 15 April 2005
16 No : PER-15/MEN/VII/ Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Ö Melalui
2005 Pada Daerah Operasi Tertentu LKS tripnas
Tanggal 26 Juli 2005
17 No. KEP. 20/ DJPPK/ Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Ö Tidak Melalui
VI/2005 HIV/ AIDS di Tempat Kerja LKS tripnas
Tanggal 16 Juni 2005
18 Keputusan Gubernur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Ö Tidak Melalui
Jawa Timur Nomor 48 Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan LKS tripnas
Tahun 2004 HIV/ AIDS di Jawa Timur
Tgl 15 Desember 2004
19 Keputusan Bersama Penyempurnaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ö Tidak Melalui
Menteri Agama, Menaker Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur LKS tripnas
trans dan Men PAN Negara Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2005;Nomor KEP.185/
NOMOR : MA/10/2006 MEN/VII/2005;Nomor SKB/02/M.PAN/7/2005 tentang
NOMOR : KEP.132/MEN Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2006
/III/ 2006
NOMOR : 01/M.PAN/3/
2006
Tanggal 22 Maret 2006
20 No : PER-07/MEN/III/ Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Ö Tidak Melalui
2006 Tenaga Kerja Asing (IMTA) LKS tripnas
Tanggal 29 Maret 2006
21 No : PER-08/MEN/III/ Perubahan Keputusan Menakertrans Nomor Kep-48/MEN/IV/2004 Ö Tidak Melalui
2006 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan LKS tripnas
Tanggal 29 Maret 2006 serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
22 No : PER-21/MEN/X/ Penyelenggaraan Program Pemagangan Ö Tidak Melalui
2005 LKS tripnas
Tanggal 31 Oktober 2005
23 Peraturan Pemerintah RI Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun Ö Tidak Melalui
Nomor 64 Tahun 2005 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga LKS tripnas
Tgl 22 Desember 2005 Kerja
24 Instruksi Presiden RI Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi Ö Tidak Melalui
Nomor 03 Tahun 2006 LKS tripnas
Tgl 27 Pebruari 2006
25 No : KEP-219/MEN/2003 Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Otomotif Indonesia Ö Tidak Melalui
Tgl 28 Oktober 2003 LKS tripnas
26 No : KEP-220/MEN/2003 Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Logam dan Mesin Indonesia Tidak Melalui
Tgl 28 Oktober 2003 Ö LKS tripnas
27 No : KEP-221/MEN/2003 Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Persemenan Indonesia Ö Tidak Melalui
Tgl 28 Oktober 2003 LKS tripnas
28 No : KEP-135/MEN/VIII/ Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Ö Tidak Melalui
2004 LKS tripnas
Tgl 18 Agustus 2004
29 No : KEP-137/MEN/VIII/ Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Garmen Ö Tidak Melalui
2004 LKS tripnas
Tgl 18 Agustus 2004
30 No : KEP-75/MEN/IV/ Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Maritim Indonesia Ö Tidak Melalui
2005 LKS tripnas
Tgl 7 April 2005
31 No : KEP-76/MEN/IV/ Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Sekuriti Indonesia Ö Tidak Melalui
2005 LKS tripnas
Tgl 7 April 2005
32 No : KEP-77/MEN/IV/ Akreditasi Lembaga Sertifikasi Lembaga Keuangan Mikro Ö Tidak Melalui
2005 LKS tripnas
Tgl 7 April 2005
33 No : KEP-149/MEN/V/ Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika Ö Tidak Melalui
2005 LKS tripnas
Tgl 25 Mei 2005
34 No : KEP-150/MEN/V/ Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Tatalaksana Rumah Ö Tidak Melalui
2005 Tangga LKS tripnas
Tgl 25 Mei 2005
35 Keputusan Badan Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Ö Tidak Melalui
Nasional Sertifikasi LKS tripnas
Profesi, No : KEP-005A/
BNSP/IX/2005
Tgl 8 September 2005
36 No : PER-01/MEN/I/2006 Pelaksanaan Pasal 3 Kepmenakertrans Nomor Kep-231/MEN/2003 Ö Tidak Melalui
Tgl 20 Januari 2006 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum LKS tripnas
37 No :PER-12/MEN/IV/2006 Tata Cara Pengajuan Usulan Program Bidang Ketenagakerjaan Ö Tidak Melalui
Tgl 12 April 2006 dan Ketransmigrasian LKS tripnas
38 No :PER-14/MEN/IV/2006 Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan Ö Tidak Melalui
Tgl 24 April 2006 LKS tripnas
39 No :PER-15/MEN/IV/2006 Perubahan Atas Permenakertrans Nomor PER : 07/MEN/III/2006 Ö Tidak Melalui
Tgl 28 April 2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan LKS tripnas
Tenaga Kerja Asing (IMTA)
40 No :PER-19/MEN/V/2006 Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ö Tidak Melalui
Tgl 12 Mei 2006 di Luar Negeri LKS tripnas
41 No :PER-24/MEN/VI/2006 Pedoman Penyelenggaraan Program Jamsostek Bagi Tenaga Kerja Tidak Melalui
Tgl 1 Juni 2006 Yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja Ö LKS tripnas
42 No : PER-08/MEN/V/2007 Pedoman Pola Karir dan Pola Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Ö Tidak Melalui
Tgl. 8 Mei 2007 Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya LKS tripnas
Peraturan Pemerintah RI Pengesahan, Perundangan dan Peyebarluasan Peraturan Tidak Melalui
43 Nomor 1 Tahun 2007 Perundang-Undangan Ö LKS tripnas
Tgl 25 Januari 2007

Sumber Asli : Silakan Download di sini

Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • MisterWong
  • Y!GG
  • Webnews
  • Digg
  • del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • blogmarks
  • Blogosphere News
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Squidoo
  • Technorati
  • YahooMyWeb
  • Socialogs
  • email

About the Author:

Post a Comment

Switch to our mobile site