Peraturan Ketenagakerjaan Non Peraturan Pelaksana UU No. 13 / 2003

D. KEPUTUSAN MENTERI NON PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 13/2003

NO	NOMOR DAN	SUBSTANSI PENGATURAN	CATATAN			KETERANGAN
	TGL. KEPUTUSAN		dalam proses	kesepakatan tripartit	terbit
1	KEP. 21/MEN/III/2004	Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing				Tidak melalui
	Tgl. 1 Maret 2004	sebagai pemandu nyanyi/karaoke			Ö	LKS Tripnas
2	KEP. 67/MEN/IV/2004	Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial				Tidak melalui
	Tgl. 26 April 2004	Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing			Ö	LKS Tripnas
3	KEP 68/MEN/IV/2004	Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/				Tidak melalui
	Tgl. 28 April 2004	AIDS di Tempat Kerja			Ö	LKS Tripnas
4	KEP.69/MEN/IV/2004	Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri				Tidak melalui
	Tgl. 4 Mei 2004	Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep				LKS Tripnas
		227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan
		Standar Kompetensi Kerja Nasional			Ö
5	KEP.80/MEN/V/2004	Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Kendali			Ö	Tidak melalui
	Tgl. 14 Mei 2004	Alokasi Ke Singapura				LKS Tripnas
6	KEP. 96 A/MEN/VI/2004	Tentang Pedoman Penyiapan Dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi			Ö	Tidak melalui
	Tgl. 21 Juni 2004	Profesi				LKS Tripnas
7	KEP. 112/MEN/VII/2004	Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Dan Transmigrasi			Ö	Tidak melalui
	Tgl. 6 Juli 2004	Republik Indonesia Nomor : KEP.226/MEN/2003 Tentang Tata Cara				LKS Tripnas
		Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan Di Luar Wilayah
		Indonesia
8	KEP. 187/MEN/X/2004	Iuran Anggota Serikat Pekerja/ Serikat Buruh			Ö
	Tgl. 4 Oktober 2004
9	PER. 02/MEN/XII/2004	Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial			Ö	Tidak melalui
	Tgl 31Desember 2004	Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing				LKS Tripnas
10	PER-01/MEN/I/2007	Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan dan			Ö	Tidak melalui
	Tgl. 11 Januari 2007	Kesehatan Kerja				LKS Tripnas
11	PER-O7/MEN/V/2007	Tentang Pedoman Pola Karir dan Pola Pendidikan dan Pelatihan			Ö	Tidak melalui
	Tgl. 4 Mei 2007	Jabatan Fungsional Pengantar Kerja				LKS Tripnas


E. KEPUTUSAN PRESIDEN NON PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 13/2003

NO	NOMOR & TGL. KEPUTUSAN	SUBSTANSI PENGATURAN	CATATAN			KETERANGAN
			dalam proses	kesepakatan tripartit	Terbit
1	NOMOR 25 TAHUN 2004 Tanggal 24 Maret 2004	Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial dan Pengantar Kerja			Ö	Tidak melalui
1	NOMOR 25 TAHUN 2004 Tanggal 24 Maret 2004				Ö	LKS Tripnas



F. PERATURAN PEMERINTAH NON PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 13/2003

NO	NOMOR & TGL. KEPUTUSAN	SUBSTANSI PENGATURAN	CATATAN			KETERANGAN
			dalam proses	kesepakatan tripartit	Terbit
1	NOMOR 22 TAHUN 2004 Tanggal 5 Agustus 2004	Tentang Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja			Ö	Tidak melalui
1	NOMOR 22 TAHUN 2004 Tanggal 5 Agustus 2004				Ö	LKS Tripnas


G. KEPUTUSAN MENTERI/ PERATURAN MENTERI PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.2/2004

NO	NOMOR DAN	SUBSTANSI PENGATURAN	CATATAN			KETERANGAN
	TGL. KEPUTUSAN		dalam proses	kesepakatan tripartit	terbit
1	PER-02 /MEN/I/2005	Tata Cara Pendaftaran, Pengujian dan Sanksi			Ö	Melalui
	Tanggal 13 Januari 2005	Bagi Arbiter Hubungan Industrial				LKS tripnas
2	PER-10/MEN/V/2005	Pengangkatan dan Pemberhentian Konsiliator			Ö	Melalui
	Tanggal 31Mei 2005	Serta Tata Kerja Konsiliasi				LKS tripnas
3	KEP-92/MEN/VI/2004	Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata kerja Mediasi			Ö	Tidak melalui
	Tanggal 9 Juni 2004					LKS Tripnas



H. PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.2/2004

NO	NOMOR DAN	SUBSTANSI PENGATURAN	CATATAN			KETERANGAN
	TGL. KEPUTUSAN		dalam proses	kesepakatan tripartit	terbit
1	Nomor 41 Tahun 2004	Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc			Ö	Tidak Melalui
	Tanggal 18 Oktober 2004	Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Pada				LKS tripnas
		Mahkamah Agung


I. PERATURAN MENTERI PERATURAN PELAKSANAAN KEPRES NO.41/ 2004 TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG


NO	NOMOR DAN	SUBSTANSI PENGATURAN	CATATAN			KETERANGAN
	TGL. KEPUTUSAN		dalam proses	kesepakatan tripartit	terbit
1	PER.01/MEN/XII/2004	Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan			Ö	Melalui
	Tgl 28 Desember 2004	Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc Pada Mahkamah Agung				LKS tripnas


J. KEPUTUSAN MENTERI PERATURAN PELAKSANAAN KEPRES NO.107/ 2004 TENTANG DEWAN PENGUPAHAN

NO	NOMOR DAN	SUBSTANSI PENGATURAN	CATATAN			KETERANGAN
	TGL. KEPUTUSAN		dalam proses	kesepakatan tripartit	terbit
1	PER.03/MEN/I/2005	Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional			Ö	Melalui
	Tgl. 31 Januari 2005					LKS tripnas


K. KEPUTUSAN MENTERI PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO.23/ 2004 TENTANG BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

NO	NOMOR DAN	SUBSTANSI PENGATURAN	CATATAN			KETERANGAN
	TGL. KEPUTUSAN		dalam proses	kesepakatan tripartit	terbit
1	KEP.282/MEN/XII/2004	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi			Ö	Tidak Melalui
	Tgl. 30 Desember 2004	Profesi				LKS tripnas



L. LAIN-LAIN

NO	NOMOR DAN	SUBSTANSI PENGATURAN	CATATAN			KETERANGAN
	TGL. KEPUTUSAN		dalam proses	kesepakatan tripartit	terbit
1	KEP.14/MEN/I/2005	Tim Pencegahan Pemberangkatan TKI Non Prosedural Dan			Ö	Tidak Melalui
	Tgl. 17 Januari 2005	Pelayanan Pemulangan TKI				LKS tripnas

2	PER-04/MEN/II/2005	Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga			Ö	Tidak Melalui
	Tgl 7 Pebruari 2005	Kerja Indonesia Ke Luar Negeri				LKS tripnas

3	SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005	Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil Undang-Undang			Ö	Tidak Melalui
	Tgl. 7 Januari 2005	Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-				LKS tripnas
		Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4	Keputusan Dirjen PHI	Pedoman Penyelenggaraan Tes Tertulis Bagi Calon Hakim Ad-Hoc			Ö	Tidak Melalui
	No.Kep-01A/DPHI/I/2005	Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc Pada				LKS tripnas
	Tgl. 28 Januari 2005	Mahkamah Agung
5	PER.05/MEN/III/2005	Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi			Ö	Tidak Melalui
	Tgl. 8 Maret 2005	Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja				LKS tripnas
		Indonesia di Luar Negeri
6	PER.06/MEN/IV/2005	Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh			Ö	Tidak Melalui
	Tgl. 8 April 2005					LKS tripnas
7	PER.07/MEN/IV/2005	Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia			Ö	Tidak Melalui
	Tgl. 18 April 2005					LKS tripnas
8	PER. 11/MEN/VI/2005	Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran			Ö	Melalui
	Tgl. 27 Juni 2005	Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat				LKS tripnas
		Kerja
9	KEP. 11/MEN/I/2005	Pembentukan dan Penetapan Susunan Keanggotaan Lembaga			Ö	Tidak Melalui
	Tgl. 14 Januari 2005	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja				LKS tripnas
10	SE. 383/MEN/SJ-HK/	Hari Libur Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan			Ö	Tidak Melalui
	VI/2005	Kepala Daerah (Pilkada)				LKS tripnas
	Tgl. 23 Juni 2005
11	PP Nomor 18 Tahun 2005	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999			Ö	Tidak Melalui
	Tgl. 4 Mei 2005	Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian				LKS tripnas
12	Keputusan Bersama	Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2006			Ö	Tidak Melalui
	Menteri Agama, Menaker					LKS tripnas
	trans dan Men PAN
	No : 407 TAHUN 2005
	No : KEP.185/MEN/VII/
	2005
	No : SKB/02/M.PAN/7/
	2005
	Tanggal 29 Juli 2005
13	Keputusan Bersama	Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2005			Ö	Tidak Melalui
	Menteri Agama, Menaker					LKS tripnas
	trans dan Men PAN
	No : 362 TAHUN 2004
	No : KEP.119/MEN/VII/
	2004
	No : SKB/02/M.PAN/7/
	2004
	Tanggal 19 Juli 2005
14	Keputusan Bersama	Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2004			Ö	Tidak Melalui
	Menteri Agama, Menaker					LKS tripnas
	trans dan Men PAN
	No : 357 TAHUN 2003
	No : KEP.191/MEN/VII/
	2003
	No : 03/SKB/M.PAN/7/
	2003
	Tanggal 17 Juli 2003
15	Keputusan Dirjen PHI	Mekanisme dan Waktu Pelaksanaan Pendataan dan Verifikasi			Ö	Tidak Melalui
	No : KEP.12/DPHI/IV/	Keanggotaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh				LKS tripnas
	2005
	Tanggal 15 April 2005
16	No : PER-15/MEN/VII/	Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum			Ö	Melalui
	2005	Pada Daerah Operasi Tertentu				LKS tripnas
	Tanggal 26 Juli 2005
17	No. KEP. 20/ DJPPK/	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan			Ö	Tidak Melalui
	VI/2005	HIV/ AIDS di Tempat Kerja				LKS tripnas
	Tanggal 16 Juni 2005
18	Keputusan Gubernur	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur			Ö	Tidak Melalui
	Jawa Timur Nomor 48	Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan				LKS tripnas
	Tahun 2004	HIV/ AIDS di Jawa Timur
	Tgl 15 Desember 2004
19	Keputusan Bersama	Penyempurnaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri			Ö	Tidak Melalui
	Menteri Agama, Menaker	Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur				LKS tripnas
	trans dan Men PAN	Negara Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2005;Nomor KEP.185/
	NOMOR : MA/10/2006	MEN/VII/2005;Nomor SKB/02/M.PAN/7/2005 tentang
	NOMOR : KEP.132/MEN	Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2006
	/III/ 2006
	NOMOR : 01/M.PAN/3/
	2006
	Tanggal 22 Maret 2006

20	No : PER-07/MEN/III/	Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan			Ö	Tidak Melalui
	2006	Tenaga Kerja Asing (IMTA)				LKS tripnas
	Tanggal 29 Maret 2006
21	No : PER-08/MEN/III/	Perubahan Keputusan Menakertrans Nomor Kep-48/MEN/IV/2004			Ö	Tidak Melalui
	2006	tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan				LKS tripnas
	Tanggal 29 Maret 2006	serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
22	No : PER-21/MEN/X/	Penyelenggaraan Program Pemagangan			Ö	Tidak Melalui
	2005					LKS tripnas
	Tanggal 31 Oktober 2005
23	Peraturan Pemerintah RI	Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun			Ö	Tidak Melalui
	Nomor 64 Tahun 2005	1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga				LKS tripnas
	Tgl 22 Desember 2005	Kerja
24	Instruksi Presiden RI	Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi			Ö	Tidak Melalui
	Nomor 03 Tahun 2006					LKS tripnas
	Tgl 27 Pebruari 2006
25	No : KEP-219/MEN/2003	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Otomotif Indonesia			Ö	Tidak Melalui
	Tgl 28 Oktober 2003					LKS tripnas
26	No : KEP-220/MEN/2003	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Logam dan Mesin Indonesia				Tidak Melalui
	Tgl 28 Oktober 2003				Ö	LKS tripnas
27	No : KEP-221/MEN/2003	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Persemenan Indonesia			Ö	Tidak Melalui
	Tgl 28 Oktober 2003					LKS tripnas
28	No : KEP-135/MEN/VIII/	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata			Ö	Tidak Melalui
	2004					LKS tripnas
	Tgl 18 Agustus 2004
29	No : KEP-137/MEN/VIII/	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Garmen			Ö	Tidak Melalui
	2004					LKS tripnas
	Tgl 18 Agustus 2004
30	No : KEP-75/MEN/IV/	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Maritim Indonesia			Ö	Tidak Melalui
	2005					LKS tripnas
	Tgl 7 April 2005
31	No : KEP-76/MEN/IV/	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Sekuriti Indonesia			Ö	Tidak Melalui
	2005					LKS tripnas
	Tgl 7 April 2005
32	No : KEP-77/MEN/IV/	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Lembaga Keuangan Mikro			Ö	Tidak Melalui
	2005					LKS tripnas
	Tgl 7 April 2005
33	No : KEP-149/MEN/V/	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika			Ö	Tidak Melalui
	2005					LKS tripnas
	Tgl 25 Mei 2005
34	No : KEP-150/MEN/V/	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Tatalaksana Rumah			Ö	Tidak Melalui
	2005	Tangga				LKS tripnas
	Tgl 25 Mei 2005
35	Keputusan Badan	Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi			Ö	Tidak Melalui
	Nasional Sertifikasi					LKS tripnas
	Profesi, No : KEP-005A/
	BNSP/IX/2005
	Tgl 8 September 2005
36	No : PER-01/MEN/I/2006	Pelaksanaan Pasal 3 Kepmenakertrans Nomor Kep-231/MEN/2003			Ö	Tidak Melalui
	Tgl 20 Januari 2006	tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum				LKS tripnas
37	No ER-12/MEN/IV/2006	Tata Cara Pengajuan Usulan Program Bidang Ketenagakerjaan			Ö	Tidak Melalui
	Tgl 12 April 2006	dan Ketransmigrasian				LKS tripnas
38	No ER-14/MEN/IV/2006	Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan			Ö	Tidak Melalui
	Tgl 24 April 2006					LKS tripnas
39	No ER-15/MEN/IV/2006	Perubahan Atas Permenakertrans Nomor PER : 07/MEN/III/2006			Ö	Tidak Melalui
	Tgl 28 April 2006	tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan				LKS tripnas
		Tenaga Kerja Asing (IMTA)
40	No ER-19/MEN/V/2006	Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia			Ö	Tidak Melalui
	Tgl 12 Mei 2006	di Luar Negeri				LKS tripnas
41	No ER-24/MEN/VI/2006	Pedoman Penyelenggaraan Program Jamsostek Bagi Tenaga Kerja				Tidak Melalui
	Tgl 1 Juni 2006	Yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja			Ö	LKS tripnas

42	No : PER-08/MEN/V/2007	Pedoman Pola Karir dan Pola Pendidikan dan Pelatihan Jabatan			Ö	Tidak Melalui
	Tgl. 8 Mei 2007	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya				LKS tripnas
	Peraturan Pemerintah RI	Pengesahan, Perundangan dan Peyebarluasan Peraturan				Tidak Melalui
43	Nomor 1 Tahun 2007	Perundang-Undangan			Ö	LKS tripnas
	Tgl 25 Januari 2007