IR/LR
UU NOMOR 7 TAHUN 1984 – PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMANATION AGAINST WOMEN)
TINGKAT PENYELESAIAN KONFLIK
Ada 3 tingkat penyelesaian konflik, terkait dengan peraturan atau regulasi yang berlaku. Tulisan ini adalah hasil pengamatan semata dari penulis, belum menjadi sebuah kesimpulan akhir.
Keppres NOMOR 25 TAHUN 2004 – TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN, PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGANTAR KERJA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN, PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGANTAR KERJA
KepPres NOMOR 29 TAHUN 1999: BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Perpres NOMOR 81 TAHUN 2006 – BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2006 TENTANG BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
INPRES NOMOR 6 TAHUN 2006: KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGAKERJA INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
KEP.15A/MEN/1994: PETUNJUK PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI TINGKAT PERUSAHAAN DAN PEMERANTARAAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NO.KEP.15A/MEN/1994 TENTANG PETUNJUK PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI TINGKAT PERUSAHAAN DAN PEMERANTARAAN
KEP- 201/MEN/2001: KETERWAKILAN DALAM KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP-201/MEN/2001 TENTANG KETERWAKILAN DALAM KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
UU NOMOR 1 TAHUN 1970 – KESELAMATAN KERJA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Connect
Connect with us on the following social media platforms.