INPRES NOMOR 6 TAHUN 2006: KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGAKERJA INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  6 TAHUN  2006

TENTANG

KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka reformasi sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Kepada         :

1.   Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

2.      Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

3.      Menteri Luar Negeri

4.      Menteri Dalam Negeri

5.      Menteri Keuangan

6.      Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

7.      Menteri Perhubungan

8.      Menteri Hukum dan Hak.Asasi Manusia

9.      Menteri Kesehatan

10.  Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

11.  Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

12.  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

13.  Para Gubernur

14.  Para Bupali/Walikota

Untuk            :

PERTAMA                :   Mengambil Iangkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

KEDUA               :  Dalam mengambil Iangkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman          kepada program-program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KETIGA              :  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertugas :

1.      Membentuk Tim Koordinasi dan Pemantau Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan kelompok kerja sesuai kebutuhan.

2.      Menetapkan keanggotaan, susunan organisasi, tugas, tata kerja dan kesekretariatan Tim Koordinasi dan Pemantau Pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KEEMPAT          :  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Instruksi Presiden sesuai bidang tugasnya, serta melaporkan secara berkala pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KELIMA              :  Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEENAM            :  Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

lnstruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 2 Agustus 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

---

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR       :   6 Tahun 2006

TANGGAL  : 2 Agustus 2006

KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggu
A. Penempatan TKI	1.   Penyederhanaan dan Desentralisasi pelayanan penempatan TKI	a.   Pengesahan permintaan nyata TKI (Job order/ Demand Letter) oleh KBRI /KJRI secara on-line system	Jumlah dan kualifikasi Calon TKI dapat segera diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,	Oktober 2006	Menlu, Menakertrans, Mendagri
		b.   Penerbitan Surat Izin Pengerahan (SIP)	SIP terbit dalam waktu 1 hari kerja	Oktober 2006	Menakertrans
		c.   Penyuluhan, seleksi dan penandatanganan Perjanjian Penempatan	Pelaksanaan dalam waktu 3 hari kerja.	September 2006	Menakertrans, BNP2TKI, Bupati/Walikota
		d    Penerbitan Paspor TKI di Daerah	Biaya pengurusan Paspor menjadi murah dengan pengaman biometric dalam waktu 3 hari kerja.	Agustus 2006	Menkumham
		e.   Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)	Biaya Murah dan Waktu Penerbitan 1 hari kerja	September 2006	Menakertrans, BNP2TKI
	2.  Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Calon TKI.	a.   Peningkatan fungsi market intelegence dari Perwakilan RI.	Roadshow /promosi jasa Tenaga Kerja Indonesia di negara penerima TKI.	Desember 2006	Menlu, Menakertrans, BNP2TKI,
		b.   Pemeriksaan awal kesehatan Calon TKI	Hasil pemeriksaan selesai dalam 1 hari kerja.	Agustus 2006	Menkes, BNP2TKI, PPTKIS
		c.  Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan	Jumlah TKI berketrampilan meningkat.	Agustus 2006	Menakertrans, BNP2TKI Gubernur, Bupati/ Walikota
		d.   Calon TKI melakukan uji kompetensi oleh Lembaga yang terakreditasi.	Pelaksanaan dan hasil uji kompetensi 1 hari kerja.	Agustus 2006	Menakertrans, BNP2TKI, Kepala Lembaga Uji Kompetensi
		e.   Pemeriksaan lanjutan kesehatan (khusus sesuai permintaan negara penempatan) Calon TKI	Hasil pemeriksaan selesai tidak lebih dari 14 hari kerja	Agustus 2006	Menkes, BNP2TKI, PPTKIS
		f.   Peningkatan perjanjian kerja sama dengan Negara Penerima TKI berketrampilan	Jumlah MOU /MCN (mandatory counsular notification) dengan Negara Penerima TKI meningkat dari 5 menjadi 17 buah.	Juli 2007	Menlu, Menakertrans, BNP2TKI
		g.   Optimalisasi Bursa Kerja Kabupaten/Kota	Calon TKI terdaftar pada Dinas Kabupaten /Kota yang membidangi ketenagakerjaan	Oktober 2006	Menakertrans, BNP2TKI, Gubernur, Bupati/ Walikota
	3.   Pelayanan TKI di embarkasi dan debarkasi dengan Sistem One Roof Services	a.   Penghapusan verifikasi dokumen keberangkatan TKI di embarkasi	Proses embarkasi mudah dan cepat	Agustus 2006	Menkumham, Menhub, Menakertrans, BNP2TKI
		b.   Konter khusus TKI untuk pelayanan Imigrasi	Pelayanan keimigrasian mudah dan cepat	Agustus 2006	Menkumham, Menhub, BNP2TKI, Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I dan II, Direktur Utama Pelindo I, II, III
		c.   Penyediaan lounge kedatangan TKI di Bandara Soekarno-Hatta dan Juanda	Kenyamanan dan keamanan TKI	September 2006	Menhub, Meneg BUMN, BNP2TKI, Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I dan II
		d.    Peningkatan kelancaran arus kedatangan barang milik TKI	Kemudahan pengurusan barang milik TKI	September 2006	Menkeu, Menhub, Menakertrans, BNP2TKI, Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I dan II
B.  Perlindungan TKI	1.   Advokasi dan Pembelaan TKI	Fasilitasi penyediaan bantuan hukum bagi TKI	1.    Fasilitasi penyediaan lembaga bantuan hukum di Provinsi sumber utama TKI. 2.    Kerja sama perwakilan RI (termasuk perwakilan dagang RI di Taiwan) dengan law firm setempat di 11 negara penempatan TKI. 3.    Penugasan pejabat POLRI pada negara penempatan TKI sesuai kebutuhan.	Juli 2007	Menlu, Kapolri, Menakertrans, BNP2TKI
	2.   Penguatan fungsi Perwakilan RI dalam perlindungan TKI	Pembentukan Citizen Service/ Atase Ketenagakerjaan di negara Penerima TKI	Terbentuk Citizen Service /Atase Ketenaga- kerjaan di 6 Negara yaitu Korea Selatan, Brunei Darussalam, Singapura, Jordania, Syria, Qatar.	Juni 2007	Menlu
C.  Pemberantasan Calo/Sponsor TKI	1.   Pemberantasan praktek percaloan/ sponsor TKI di daerah	Pencegahan dan penindakan praktek percaloan/ sponsor TKI	1.   Biaya penempatan Calon TKI turun 2.   Penempatan TKI secara legal meningkat	Desember 2006	Menakertrans. Mendagri, Menkumham, BNP2TKI, Kapolri, Gubernur, Bupati/ Walikota
	2.   Pemberantasan tindakan premanisme dan percaloan terhadap TKI di embarkasi/ debarkasi	Tindakan preventif dan represif bagi calo dan premanisme	Penurunan kasus percaloan dan premanisme	Desember 2006	Menakertrans, Menkumham, Menhub, Menkeu, BNP2TKI, Kapolri
D.  Lembaga Penempatan TKI	Peningkatan profesionalitas lembaga Penempatan TKI	a.  Registrasi Ulang PPTKIS	Jumlah dan kualitas PPTKIS sesuai persyaratan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004	Oktober 2006	Menakertrans
		b.  Evaluasi Kinerja PPTKIS	Pencabutan izin PPTKIS yang tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004	Desember 2006	Menakertrans. Mendagri, Menlu, BNP2TKI, Kapolri.
		c.   Penerbitan Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untuk PPTKIS yang badan hukumnya berkedudukan di Daerah	SIPPTKIS terbit paling lama dalam waktu 30 hari kerja setelah permohonan diajukan	Agustus 2006	Menakertrans,
		d.   Penataan Lembaga Asuransi Perlindungan TKI	Polis Asuransi langsung bagi setiap TKI	Agustus 2006	Menakertrans, Menkeu, BNP2TKI
		e.  Penataan lembaga Sarana Kesehatan dan Psikologi TKI	Hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi TKI yang dapat dipertanggung- jawaban.	Agustus 2006	Menakertrans, Menkes, BNP2TKI
E. Dukungan Lembaga Perbankan	1.   Fasilitasi Kredit untuk Calon TKI	Meningkat kerja sama dengan lembaga perbankan dalam pembiayaan penempatan TKI	Peningkatan realisasi kredit bagi Calon TKI yang pasti dan murah	Agustus 2006	Menakertrans, Gubernur, Direktur Utama Perbankan
	2.   Pengelolaan Remitansi TKI	Meningkat kerja sama dengan perbankan Nasional dengan bank koresponden negara penempatan TKI	Volume Remitansi melalui bank meningkat	Desember 2006	Menakertrans, Direktur Utama Perbankan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO