Peraturan Pemerintah No.14 th. 1993 – PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 1993

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

BAB II

KEPESERTAAN

Bagian Pertama

Persyaratan Kepesertaan

Pasal 2

Pasal 3

Kepesertaan tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan dan tenaga kerja kontrak dalam program jaminan sosial tenaga kerja diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 4

Dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja pengusaha wajib memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada tenaga kerjanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua

TATA CARA

Pendaftaran Kepesertaan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Kepesertaan perusahaan dan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja berlaku sejak pendaftaran dan pembayaran iuran pertama dilakukan oleh pengusaha.

Pasal 8

BAB III

IURAN

Bagian Pertama

Besarnya Iuran

Pasal 9

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Iuran

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

BESAR DAN TATA CARA

PEMBAYARAN DAN PELAYANAN JAMINAN

Bagian Pertama

Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 12

Pasal 13

Untuk keperluan perhitungan pembayaran Santunan Jaminan Kecelakaan kerja bagi tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja:

Pasal 14

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b dibayar terlebih dahulu oleh pengusaha.

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

(1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai kecelakaan kerja atau bukan         kecelakaan kerja, Menteri dapat menetapkan dan mewajibkan pengusaha untuk         memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perbedaan pendapat sebagaimana         dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

Pasal 21

Dalam hal jumlah santunan kematian dari jaminan kecelakaan kerja lebih kecil dari Jaminan Kematian, maka yang didapatkan keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja adalah Jaminan Kematian.

Bagian Kedua

Jaminan Kematian

Pasal 22

(1)  Jaminan kematian dibayar sekaligus kepada Janda atau Duda, atau Anak, dan meliputi:

a.    Santunan kematian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);dan

b.    Biaya pemakaman sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

(2)  Dalam hal Janda atau Duda atau Anak tidak ada,maka Jaminan Kematian dibayar        sekaligus kepada keturunan sedarah yang ada dari tenaga kerja, menurut garis lurus               kebawah dan garis lurus keatas dihitung sampai derajat kedua.

(3)  Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai keturunan sedarah sebagaimana dimaksud        dalam ayat(2), maka Jaminan Kematian dibayarkan sekaligus kepada pihak yang ditunjuk        oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.

(4)  Dalam hal tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau pihak lain guna pengurusan pemakaman.

(5) Dalam hal magang atau murid, dan mereka yang memborong pekerjaan, serta narapidana meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan kerja, maka keluarga yang        ditinggalkan tidak berhak atas Jaminan Kematian.

Pasal 23

(1)   Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mengajukan pembayaran  aminan kematian kepada Badan Penyelenggara dengan disertai bukti-bukti:

a. Kartu Peserta;

b. Surat keterangan kematian.

(2)   Berdasarkan pengajuan pembayaran jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Penyelenggra membayarkan santunan kematian dan biaya pemakaman kepada  yang berhak.

Bagian Ketiga

Jaminan hari Tua

Pasal 24

(1)   Besarnya Jaminan Hari Tua adalah keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil  pengembangannya.

(2)   Jaminan Hari Tua dibayarkan kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 tahun atau cacat total untuk selama-lamanya, dan dapat dilakukan:

a.    Secara sekaligus apabila jumlah seluruh Jaminan Hari Tua yang harus dibayar kurang dari Rp.3.000.000,- atau

b.    Secara berkala apabila seluruh jumlah Jaminan Hari Tua mencapai Rp.3.000.000,- atau lebih, dan dilakukan paling lama 5(lima) tahun.

(3)   Pembayaran Jaminan Hari Tua secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan atas pilihan tenaga kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

(1)  Dalam hal tenaga kerja meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-lamanya, pembayaran Jaminan Hari Tua dilakukan sekaligus.

(2)   Tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengajukan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 26

Pasal 28

Tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 tahun dan tidak bekerja lagi mengajukan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 29

Tenaga kerja yang cacat total tetap untuk selama-lamanya sebelum mencapai usia 55 tahun berhak mengajukan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 30

Badan Penyelenggara menetapkan besarnya Jaminan Hari Tua paling lambat 30 hari sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 tahun dan memberitahukan kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

Pasal 31

Berdasarkan pengajuan pembayaran sebagimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 dan Pasal 29 Badan Penyelenggara membayarkan secara sekaligus atau berkala sesuai dengan ketentuan pasal 24.

Pasal 32

(1)   Dalam hal tenaga kerja berhenti bekerja dari perusahaan sebelum mencapai usia 55          tahun dan mempunyai masa kepesertaan serendah-rendahnya 5 tahun dapat menerima         Jaminan Hari Tua secara sekaligus.

(2)   Pembayaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan         setelah melewati masa tunggu 6 bulan terhitung sejak saat tenaga kerja yang         bersangkutan berhenti bekerja.

(3)   Dalam hal tenaga kerja dalam masa tunggu sebagaimana diamksud dalam ayat (2)         bekerja kembali, jumlah Jaminan Hari Tua yang menjadi haknya diperhitungkan dengan         Jaminan Hari Tua berikutnya.

Bagian Keempat

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 33

(1)   Jaminan Pemeliharaan Kesehatah diberikan kepada tenaga kerja atau suami atau istri          yang sah dan anak sebanyak-banyaknya 3 orang dari tenaga kerja.

(2)   Tenaga kerja atau suami atau istri dan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)         berhak atas pemeliharaan kesehatan yang sekurang-kurangnya sama dengan Paket         Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar yang diselenggarakan oleh Badan
Penyelenggara.

Pasal 34

(1)   Jaminan Pemeliharaan kesehatan diselenggarakan secara terstruktur, terpadu dan
berkesinambungan.

(2)  Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat        menyeluruh dan meliputi pelayanan peningkatan kesehatan, pencegahan dan        penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan.

Pasal 35

(1)  Badan penyelenggara menyelenggarakan Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar, yang meliputi pelayanan:

a.  rawat jalan tingkat pertama;

b. rawat jalan tingkat lanjutan;

c. rawat inap;

d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;

e. penunjang diagnostik;

f. pelayanan khusus;

g. gawat darurat;

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Pasal 36

Dalam menyelenggarakan paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar, Badan Penyelenggara wajib:

a.  memberikan kartu pemeliharaan kesehatan kepada setiap peserta; dan

b. memberikan keterangan yang perlu diketahui peserta mengenai paket pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan.

Pasal 37

(1)  Pelaksanaan pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan Kesehatan berdasarkan perjanjian secara tertulis        dengan Badan Penyelenggara.

(2)  Badan Penyelenggara melakukan pembayaran kepada Pelaksana Pelayanan Kesehatan secara praupaya dengan sistim kapitasi.

(3)  Pemberian pelayanan oleh Pelaksana Pelayaran Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sesuai dengan kebutuhan medis yang nyata dan standar        pelayanan medis yang berlaku dengan tetap memperhatikan mutu pelayanan.

Pasal 38

(1) Tenaga kerja atau suami atau isteri atau anak dapat memilih Pelaksana Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara.

(2)  Dalam hal tertentu yang ditetapkan oleh Menteri,tenaga kerja atau suami atau isteri atau anak dapat memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan diluar Pelaksana Pelayanan        kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Untuk memperoleh pelayanan pelayanan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tenaga kerja atau suami atau isteri atau anak harus        menunjukan kartu pemeliharaan kesehatan.

Pasal 39

(1) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama harus memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan rawat jalan tingkat pertama.

(2)  Dalam hal diperlukan pemeriksaan tingkat lanjutan bagi tenaga kerja atau suami atau isteri atau anak, Pelaksana pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama harus memberikan surat rujukan kepada Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yang ditunjuk.

Pasal 40

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama atau Tingkat Lanjutan memberikan surat rujukan dalam hal tenaga kerja atau suami atau anak memerlukan pelayanan penunjang diagnostik atau rawat inap.

Pasal 41

Pasal 44

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf f hanya diberikan kepada tenaga kerja, berupa:

a. kacamata, dengan mengajukan permintaan kepada Optik yang ditunjuk dan menunjukan      resep kacamata dari dokter spesialis mata yang ditunjuk serta kartu pemeliharaan      kesehatan;

b. prothese mata, dengan mengajukan permintaan kepada Rumah Sakit atau perusahaan     alat-alat kesehatan yang ditunjuk dan menunjukan surat pengantar dari dokter spesialis     mata serta kartu pemeliharaan kesehatan;

c. prothese gigi, dengan mengajukan permintaan kepada Balai Pengobatan gigi yang telah     ditunjuk dan menunjukkan resep dari dokter spesialis gigi yang ditunjuk serta kartu     pemeliharaan kesehatan;

d. alat bantu dengar, dengan mengajukan permintaan kepada Rumah Sakit atau perusahaan     alat-alat kesehatan yang ditunjuk dan menunjukan surat pengantar dari dokterspesialis THT     yang ditunjuk serta kartu pemeliharaan kesehtan;

e.  prothese anggota gerak, dengan mengajukan permintaan kepada Rumah Sakit      Rehabilitasi atau perusahaan alat-alat kesehatan yang ditunjuk dan menunjukan surat      pengantar dari dokter spesialis yang ditunjuk serta kartu pemeliharaan kesehatan.

Pasal 45

Tenaga kerja atau suami atau isteri atau anak yang memerlukan pelayanan rawat inap melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri, maka selisih biayanya menjadi tanggung jawab tenaga kerja yang bersangkutan.

Pasal 46

(1) Dalam menjaga mutu pelayanan, Badan Penyelenggara melakukan pemantauan         pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan Kesehatan        dengan mengutamakan kepentingan peserta.

(2) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dapat melakukan pemantauan pemberian         pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan kesehatan.

BAB V

SANKSI

Pasal 47

Tanpa mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka:

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Tenaga kerja yang telah menjadi peserta Program Asuransi Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1977, tabungan hari tuanya, diperhitungkan dan dilanjutkan sebagai Jaminan Hari Tua berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 49

Pasal 51

Hak peserta program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, tidak dapat dipindah tangankan, digadaikan, atau disita sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini diselenggrakan oleh Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 54

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Kecelakaan Tahun 1947 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Pebruari 1993

PERSIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Pebruari 1993

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 20

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 1933

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

I. UMUM

Pembangunan nasional yang terus berlangsung selama ini telah memperluas kesempatan kerja dan memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja dan keluarganya.Namun kemampuan bekerja dan penghasilan tersebut dapat berkurang atau hilang karena berbagai resiko yang dialami tenaga kerja, yaitu kecelakaan, cacat, sakit, hari tua, dan meninggal dunia. Oleh karenannya untuk menanggulangi risiko-risiko tersebut, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengatur pemberian jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan kematian.

Jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi risiko-risiko kerja sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan produktivitas kerja. Ketenangan kerja dapat tercipta karena jaminan sosial tenaga kerja mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi berbagai risiko sosial ekonomi tersebut. Selain itu, jaminan sosial tenga kerja yang diselenggarakan dengan metode pendanaan akan memupuk dana yang akan menunjang pembiayaan pembangunan nasional.

Agar kepersertaan dapat merata dan kemanfaatannya dinikmati secara luas, maka kepesertaan pengusaha dan tenaga kerja dalam jaminan sosial tenaga kerja bersifat wajib. Namun karena luasnya kepesertaan tersebut,maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan teknis, administratif dan operasional baik dari Badan Penyelenggara maupun pengusaha dan tenaga kerja sendiri.

Pembiayaan jaminan sosial tenaga kerja ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja sesuai dengan jumlah yang tidak memberatkan beban keungan kedua belah pihak.Pembiayaan Jaminan Kecelakaan Kerja ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha, karena kecelakaan dan penyakit yang timbul dalam hubungan kerja merupakan tanggung jawab penuh dari pemberi kerja. Pembiayaan Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan juga menjadi tanggung jawab pengusaha yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Sedangkan pembiayaan Jaminan Hari Tua ditanggung bersama oleh pengusaha dan tenaga kerja karena merupakan penghargaan dari pengusaha kepada tenaga kerjanya yang telah bertahun-tahun bekerja di perusahaan dan sekaligus merupakan tanggung jawab tenaga kerja untuk hari tuanya sendiri.

Kemanfaatan jaminan sosial tenaga kerja pada hakekatnya bersifat dasar untuk menjaga harkat dan martabat tenaga kerja. Dengan kemanfaatan dasar tersebut, pembiayaannya dapat ditekan seminimal mungkin sehingga dapat dijangkau oleh setiap pengusaha dan tenaga kerjanya. Pengusaha dan tenaga kerja yang memiliki kemampuan keuangan yang lebih besar dapat meningkatkan kemanfaatan dasar tersebut melalui berbagai cara lainnya.

Agar kepesertaan wajib dari jaminan sosial tenaga kerja dipatuhi oleh segenap pengusaha dan tenaga kerja, maka Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah ini memberikan sanksi yang tujuannya untuk mendidik yang bersangkutan dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi tersebut merupakan upaya terakhir, setelah upaya-upaya lain dilakukan, dalam rangka menegakan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Untuk menjamin pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja sesuai maksud dan tujuannya, maka penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan dengan mengutamakan pelayanan kepada peserta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Yang dimaksud dengan Badan Hukum adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)                  yang ditunjuk untuk  menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Mengingat sifat kepesertaan tenaga kerja harian lepas,borongan dan kontrak mempunyai          karakteristik tersendiri, maka penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerjanya          perlu diatur dalam Peraturan menteri yang memuat hal-hal antara lain:

1. Persyaratan Kepesertaan;

2. Jenis program;

3. Besarnya iuran;

4. Besarnya jaminan;

5. Tata cara pelaksanaan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Formulir dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

1. Data perusahaan;

2. Daftar tenaga kerja dan keluarganya;

3. Daftar upah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dengan pindahnya tenaga kerja dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain,             tidak berarti kepesertaannya pada program  jaminan sosial tenaga kerja terputus.             Pemberitahuan pindah tempat kerja kepada Badan penyelenggara dimaksudkan agar             tidak terjadi penerbitan dua kartu peserta atau lebih untuk satu tenaga kerja.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu paling lambat 7 hari tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak tenaga             kerja atas jaminan sosial atau tidak  langsung akan mempengaruhi manfaat yang akan            diperoleh tenaga kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

cukup jelas.

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

Pembedaan besar iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerja yang              sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga dimaksudkan agar ada               keseimbangan antara kewajiban pengusaha dan pelayanan yang diberikan kepada              tenaga kerja itu sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Besarnya denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan           BAB V.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Upah tenaga kerja yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan daftar          upah yang disampaikan oleh pengusaha kepada Badan Penyelenggara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghitung besarnya pembayaran santunan Jaminan          Kecelakaan Kerja, karena tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini
tidak  menerima upah seperti tenaga kerja tetap.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan tenaga kerja pelaksana,adalah tenaga kerja non manager.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Jangka waktu 1 bulan dihitung sejak dipenuhi syarat-syarat teknis dan administrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penunjukan Pasal 22 dalam ketentuan ini, dimaksudkan hanya dalam rangka penerapan          urutan pihak yang berhak menerima santunan kematiaan dalam hal tenaga kerja          meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Dokter Pemeriksa adalah dokter perusahaan atau dokter yang
ditunjuk oleh perusahaan atau dokter  pemerintah yang memeriksa dan merawat tenaga
kerja.Yang dimaksud Dokter Penasehat adalah dokter yang ditunjuk oleh Menteri
Kesehatan atas usul Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Dalam rangka meningkatkan perlindungan tenaga kerja,apabila tenaga kerja mengalami
kecelakaan tetapi sulit dibuktikan apakah  kecelakaan tersebut akibat kecelakaan kerja
atau bukan,maka Menteri dapat menetapkan bahwa Jaminan Kecelakaan kerja
ditanggung oleh pengusaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit
yang disebabkan oleh pekerjaan atau  lingkungan kerja.

Pasal 20

Ayat (1)

Ketentuan ini dimasudkan untuk tetap menjamin kelangsungan penghasilan tenaga kerja
yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini menegaskan bahwa pembayaran Jaminan Hari Tua secara sekaligus atau
berkala,sepenuhnya merupakan pilihan  tenaga kerja yang bersangkutan dan bukan
ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini mencakup tenag kerja yang meninggal dunia meskipun belum berusia 55
tahun ataupun telah berusia 55 tahun tetapi belum menerima Jaminan Hari Tua.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Walaupun tenaga kerja yang bersangkutan belum mencapai usia 55 tahun, namun
mengingat tenaga kerja yang bersangkutan sudah cacat total tetap sehingga tidak
mungkin bekerja lagi,maka kepada tenaga kerja diberikan Jaminan Hari Tua.

Pasal 30

Ketentuan ini dimaksudkan agar Jaminan Hari Tua dapat dibayarkan kepada tenaga kerja         tepat pada waktunya. Selain itu, untuk memberikan kesempatan kepada tenaga kerja
untuk memilih cara pembayaran Jaminan Hari Tua baik secara berkala maupun
sekaligus.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan ini,maka tenaga kerja yang belum mencapai usia 55 tahun tetapi
sudah mempunyai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 5 tahun, dan tidak bekerja
lagi, berhak menerima Jaminan Hari Tua secara sekaligus dengan memperhatikan
masa tunggu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.Masa kepesertaan dalam
ketentuan ini,mencakup masa kepesertaan aktif dan non aktif. Tenaga kerja mempunyai
kepesertaan aktif, apabila selama masa kepesertaannya iuran tetap dibayarkan.
Sedangkan kepesertaan non aktif, apabila iuran tidak lagi dibayarkan.

Ayat (2)

Ketentuan pembayaran setelah melewati masa tunggu 6 bulan berarti Badan
Penyelenggara harus sudah membayar pada bulan ketujuh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Pemeliharaan kesehatan secara terstruktur yaitu pelayanan yang mengikuti pola dan
prinsip tertentu baik mengenai jenis maupun  proses pembiayaannya. Terpadu dan
berkesinambungan berarti pelayanan bagi tenaga kerja,suami atau isteri dan anak
dijamin kelanjutannya sampai menuju suatu keadaan sehat.

Ayat (2)

Peningkatan kesehatan (prpmotif) misalnya pemberian konsultasi;pencegahan penyakit
(preventif) misalnya imunisasi ; penyembuhan penyakit (kuratif) misalnya tindakan
medik ; dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) misalnya pelayanan  rehabilitasi dalam
pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh Pelaksana Pelayanan Kesehatan.

Pasal 35

Ayat (1)

Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar yaitu pelayanan kesehatan yang minimal
diberikan oleh Badan Penyelenggara kepada tenaga kerja,suami atau isteri dan anak.
Apabila dipandang perlu, Badan Penyelenggara dapat menyelenggarakan Paket
Pemeliharaan Kesehatan Tambahan untuk tenaga kerja,suami atau isteri dan anak yang
telah mengikuti Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar. Jenis pelayanan
kesehatan dalam Paket Pemeliharaan Tambahan diberikan sesuai dengan kesepakatan
antara Badan Penyelenggara dengan peserta.

Huruf a

Yang dimaksud rawat jalan tingkat pertama adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan
perorangan yang dilakukan di Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan rawat jalan tingkat lanjutan adalah semua jenis pemeliharaan
kesehatan perorangan yang merupakan rujukan (lanjutan) dari Pelaksana Pelayanan
Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rawat inap adalah pemeliharaan kesehatan Rumah Sakit di
mana penderita tinggal/mondok sedikitnya satu hari berdasarkan rujukan dari Pelaksana
Pelayanan Pelayanan Kesehatan lain. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Rawat Inap :

1. Rumah sakit pemerintah pusat dan daerah ;
2. Rumah sakit swasta yang ditunjuk.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan adalah
pertolongan persalinan normal, tidak  normal dan/atau gugur kandungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penunjang diagnostikadalah semua pemeriksaan dalam rangka
menegakkan diagnosa yang dipandang  perlu oleh Pelaksana Pengobatan Lanjutan dan
dilaksanakan di bagian diagnostik,rumah sakit atau di fasilitas khusus  itu, meliputi :

1. Pemeriksaan labotarium ;
2. Pemeriksaan radiologi ;
3. Pemeriksaan penunjang diagnosa lain.

Huruf  f

Yang dimaksud dengan pelayanan termasuk perawatan khusus adalah pemeliharaan
kesehatan yang memerlukan perawatan  khusus bagi penyakit tertentu serta pemberian
alat-alat organ tubuh agar dapat berfungsi seperti semula,yang meliputi :

1. Kacamata ;
2. Prothese gigi;
3. Alat bantu dengan
4. Prothese anggota gerak ;
5. Prothese mata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan keadaan gawat darurat suatu keadaan yang memerlukan
pemeriksaan medis segera,yang apabila tida dilakukan akan menyebabkan hal yang        fatal bagi penderita.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain,antara lain: teman sekerja,pihak perusahaan atau
orang lain yang mengurusnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud persalinan dengan penyulit adalah persalinan yang memerlukan khusus
yang tidak mungkin dilakukan Rumah Sakit Bersalin,antara lain: operasi,persalinan
dengan bantuan alat vacum dan pendarahan.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Selisih harga obat dibayarkan oleh tenaga kerja yang bersangkutan kepada apotik dan
tidak dapat dimintakan penggantian kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huerf e

Cukup jelas.

Pasal 45

Dalam menjaga kelangsungan Badan Penyelenggara yang harus selalu memelihara
keseimbangan antara kewajiban Badan Penyelenggara dengan hak tenaga kerja, maka
perlu ada pembatasan dalam pelayanan rawat inap baik jangka waktu maupun kelas
Rumah Sakit.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup kelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa karena ke[esertaan tenaga kerja dalam program
jaminan sosial tenaga kerja masih berlanjut, maka Pengusaha tetap membayar Iuran
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan, serta Jaminan Hari Tua yang menjadi kewajibannya.

Pasal 50

Ayat (1)

Mengingat penyakit yang timbul karena hubungan kerja tidak selalu dapat diketahui pada
saat tenaga kerja masih terkait dalam hubungan kerja,melainkan dapat saja baru timbul
setelah hubungan kerja berakhir maka tenaga kerja yang bersangkutan tetap harus
dijamin untuk mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan penyelenggaraan program
Jaminan Sosial Tenaga kerja. Yang dimaksud dengan Perusahaan Perseroan
Astek, adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520.

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 1993
TANGGAL 27 PEBRUARI 1993

LAMPIRAN I

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN II

BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA

A.Santunan.

1. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 4 bulan pertama 100% X upah
sebulan,4 bulan kedua 75%X upah sebulan      dan bulan seterusnya 50% X upah
sebulan.

2. Santunan Cacad :

a. Santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus
(Lumpsum) dengan besarnya % sesuai tabel X 60 bulan upah .

b. Santunan cacad total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (Lumpsum)
dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah :

b.1. Santunan sekaligus sebesar 70% X 60 bulan upah

b.2. Santunan berkala sebesar Rp.25.000,- selama 24 bulan

c. Santunan cacad kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus (Lumpsum) dengan
besarnya santunan adalah : % berkurangnya  fungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah.

3. Santunan Kematian dibayarkan secara sekaligus (Lumpsum) dan secara berkala
dengan besarnya santunan adalah :

a. Santunan sekaligus sebesar 60 % X 60 bulan upah,sekurang-kurangnya sebesar
Jaminan Kematian.

b. Santunan berkala sebesar Rp.25.000,- bulan.

c. Biaya pemakaman sebesar Rp.200.000,-

B. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan:

1. Dokter;

2. Obat;

3. Operasi;

4. Rotgen,Labotarium;

5. Perawatan Puskesmas Rumah Sakit Umum kelas I;

6. Gigi;

7. Mata;

8. Jasa tabib/sinhse/tradisional yang telah mendapatkan ijin resmi dari instansi yang
berwenang. Seluruhnya biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan untuk
satu peristiwa kecelakaan tersebut pada B1 sampai dengan B 8 dibayarkan maksimum
Rp.3.000.000,-

C. Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian pembelian alat bantu (orthose)dan atau alat
pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang
ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Profesor Dokter Suharso Surakarta dan ditambah
40% dari harga tersebut.

D. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja Besarnya santunan dan biaya
pengobatan/perawatan sama dengan A dan B.

E. Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan kerja ke Rumah Sakit
diberikan penggantian biaya sebagai  berikut :

1. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungaib maksimum sebesar
Rp.1000.000,-

2. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimum sebesar Rp.200.000,-

3. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimum sebesar Rp.250.000,-

II. TABEL PERSENTASE SANTUNAN TUNJANGAN CACAD TETAP SEBAGIAN DAN CACAD-
CACAD LAINNYA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO